Dikaitkan dengan GoPay Bisa Bayar SPP, Mas Nadiem Jengkel

Kamis, 20 Februari 2020 – 14:20 WIB
Mendikbud Nadiem Makarim saat Raker di Komisi X DPR, Kamis (20/2). Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim jengkel karena dikaitkan dengan GoPay yang baru menelurkan fitur GoBills yang bisa digunakan untuk pembayaran uang SPP.

Perasaan jengkel diungkap langsung Nadiem di awal rapat kerja di Komisi X DPR pada Kamis (20/2). Pada forum yang dipimpin Ketua Komisi X Syaiful Huda itu, mantan bos GoJek tersebut menepis semua tudingan miring berkaitan dengan fitur GoBills.

BACA JUGA: FSGI: Jangan Paksa Ortu Bayar SPP Pakai GoPay

"Saya ingin menjawab secara langsung pertanyaan ini. Saya pun dapat berita ini kaget langsung dari HP saya. Kenapa ini menjadi satu isu, jadi saya perlu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi," kata Nadiem mengawali penjelasannya.

Di depan lima pimpinan komisi pendidikan dan anggota, Nadiem menyatakan, dirinya sangat menjaga integritas. Bahkan dia mengklaim tidak seorang pun yang mengenal dirinya meragukan integritasnya.

BACA JUGA: Bayar SPP Bisa Pakai GoPay, Ini Kata Prof Arief Rahman

"Makanya kalau ada komen-komen seperti itu saya ekstra jengkel. Karena itu merupakan satu hal yang saya merasa sangat bangga dengan diri saya, untuk menjaga integritas," kata menteri yang akrab disapa dengan panggilan Mas Nadiem itu.

Dalam rapat itu, dia menjelaskan, GoBills yang sekarang menjadi isu hangat itu merupakan penambahan fitur, bukan aplikasi. Fitur tersebut menurutnya memang sudah direncanakan sejak lama dan merupakan kompetisi bebas antarsemua dompet digital di tanah air.

BACA JUGA: Awalnya Jadi Meme, Kini Bayar SPP Bisa Pakai GoPay

"Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kebijakan Kemendikbud," ujarnya.

Nadiem menerangkan, program itu adalah hal yang terjadi di pasar, kompetisi sengit antardompet digital di mana semua bisa menerima apa pun. Mau itu GoPay, OVO, Dana, LinkAja dan semua dompet digital akan bermain di semua jenis merchant. Mulai restoran, sekolah swasta, warung pinggir jalan.

"Itu lah namanya digitialisasi sistem keuangan. Tidak akan pernah Kemendikbud, saya ulang lagi, tidak akan pernah Kemendibud terutama menterinya sendiri melakukan apa pun yang melanggar conflict of interest, yang menciptakan perbenturan kepentingan. Dan ini harus saya tekankan," ujarnya dengan mimik muka serius. (fat/jpnn)


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler