Ditengah kritik lambannya pemrosesan visa dan panjangnya antrian pencari suaka yang menunggu kepastian pemrosesan tersebut, Menteri Imigrasi Australia, Peter Dutton memilih mempertahankan kebijakan memproses ketat pemberian izin bekerja bagi pencari suaka yang tinggal di masyarakat.Saati ini diperkirakan 24,000 pencari suaka yang tiba di Australia pada masa pemerintahan sebelumnya, hingga kini belum diproses dan mereka yang hendak mencari pekerjaan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dan persetujuan dari Menteri Imigrasi, Peter Dutton. Partai Hijau dan sejumlah pengacara pencari suaka menilai proses pemberian izin bekerja yang berlaku saat ini tidak efektif dan sebaliknya menilai para pencari suaka perlu secara otomatis diberikan hak untuk mencari nafkah selama berada di Australia. Namun Menteri Dutton mengatakan pemrosesan permohonan suaka para pencari suaka berjalan dengan baik dan dia tetap akan melanjutkan kebijakannya untuk memproses setiap permohonan secara individu, meski proses ini diperkirakan baru akan selesai tahun 2018. "Saya telah memberikan persetujuan bagi sekitar seribu pencari suaka sehingga mereka bisa menikmati haknya untuk dapat bekerja didalam komunitas sebelum mereka mendapatkan visa, dan itu merupakan hak prerogatif saya sebagai menteri. Karenanya proses semacam ini akan tetap berlanjut sesuai ketentuan seperti sekarang ini," kata Dutton. Meski demikian, Dutton mengakui kementeriannya saat ini berada dibawah tekanan dan dipersalahkan karena penundaan yang terjadi baik karena persyaratan keamanan yang diperketat dan kurangnya sdm, terutama penterjemah. "Orang tahu ada banyak biaya tambahan dalam memproses permohonan suaka ini. Kita tahu sangat penting untuk mengetahui identitas orang ini dengan baik, karena itu kita tidak boleh meloloskan orang yang hanya sedikit kita kenal identitasnya ke komunitas warga Australia,” kata Dutton. "Sudah diketahui luas kalau kita kekurangan staf selama bertahun-tahun, terutama mencapai puncaknya pada pemerintahan buruh, karena ini merupakan pekerjaan yang melelahkan, meneliti seluruh permohonan dan kementerian kami setiap hari menggelontorkan dana untuk menyediakan sdm yang diperlukan.” Kon Karapanagiotidis, Kepala Eksekutif Pusat Sumber Daya Pencari Suaka (ASRC), meyakini pemerintah bisa dengan mudah merekrut penterjemah untuk bekerja di Departemen Imigrasi. "Penundaan ini tidak disebabkan karena kurangnya penterjemah, ada banyak orang Tamil, Hazaragi, Persia, Arab, “kata Karapanagiotidis. "Departemen Imigrasi menjalankan layanan penterjemah, dan itu merupakan layanan penterjemahan terbesar di Australia,” Kuasa hukum pencari suaka menghendaki Kementerian Imigrasi menjamin hak bekerja para pencari suaka selama mereka menunggu visa suaka mereka. "Angka terakhir yang terbuka bagi public ada sekitar 10,000 dari 28,000 orang pencari suaka yang baru mendapatkan hak bekerja,” kata Karapanagiotidis. "Setidaknya ada 18,000 orang yang kita ketahui berdasarkan statistic terakhir sekitar enam pekan lalu, yang tidak memiliki hak untuk mencari nafkah. Mayoritas para pencari suaka di yang kami bantu di ASRC tidak memiliki izin mencari pekerjaan. "Kementerian bisa dengan mudah menerbitkan izin itu, mengapa tidak dilakukan? ,” Pemerintah koalisi memberlakukan kembali visa perlindungan sementara tahun lalu. Namun Pusat Pencari Suaka mengatakan pihaknya tidak mendengar ada satupun pencari suaka yang diberikan visa perlindungan sementara tahun lalu.
BACA JUGA: Puluhan Bangkai Ditemukan di Pinggir Rel tak Terpakai di Tasmania
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demi Peringatan 100 Tahun Anzac, Kain Tenun Ini Dikebut 2500 Jam