Dikti Ogah Dicap Pilih Kasih

Bidik Misi PTS Khusus Prodi Akreditasi A

Senin, 26 Maret 2012 – 04:04 WIB

JAKARTA - Beasiswa Bidik Misi yang selama ini dimonopoli PTN, mulai tahun ini juga dialokasikan untuk PTS. Namun, sejumlah PTS menilai ada diskriminasi atau pilih kasih dalam pengalokasian Bidik Misi tadi. Sebab, hanya dikhususkan untuk mahasiswa di prodi terakreditasi A.
 
Tahun ini, kuota bidik misi seluruhnya mencapai 40 ribu. Dari jumlah itu, 2.000 kursi atau lima persen diantaranya dialokasikan untuk PTS. Setiap mahasiswa yang masuk dalam gerbong bidik misi, mendapatkan beasiswa Rp 12 juta per tahun selama empat tahun masa studi sarjana. Uang tersebut digunakan mulai untuk biaya kuliah, belanja buku, dan uang saku.
 
Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Jakarta kemarin (25/3) menuturkan, tahun ini adalah masa rintisan pengalokasian bidik misi untuk PTS. "Sebenarnya tahun depan. Tetapi karena anggarannya cair tahun ini, kami paksakan (bidik misi untuk PTN, red) dikucurkan tahun ini juga," kata dia.
 
Mantan rektor ITB itu menjelaskan, aturan baku pengucuran bidik misi untuk kampus swasta adalah, harus diperuntukkan bagi mahasiswa miskin berprestasi di program studi (prodi) yang terakreditasi A. Nah, kebijakan inilah yang akhirnya menimbulkan polemik karena berbau diskriminasi.
 
Beberapa PTS menyebutkan, syarat bidik misi yang mengkhususkan untuk mahasiswa di prodi terakreditasi A ini adalah bentuk diskriminasi. Pihak PTS merasa berat untuk mencari mahasiswa miskin berprestasi di prodi akreditasi A.
 
Selain itu, jumlah prodi di PTS dengan akreditasi A juga masih sedikit. Rata-rata prodi terakreditas A ada di PTS di kawasan perkotaan. Dimana jarang ada mahasiswa miskinya.
 
Pihak PTS meminta, supaya kesan diskriminasi ini dihilangkan. Caranya, syarat prodi akreditasi A itu harus dihapus. Artinya, bidik misi berhak diperebutkan seluruh mahasiswa PTS di prodi dengan akreditasi apapun.
 
Terkait polemik ada diskriminasi atau pilih kasih dalam pengucuran alokasi bidik misi ini, Djoko tidak terlalu mempersoalakannya. "Kami tidak mendiskriminasikan. Tapi memang aturan yang baik seperti itu," katanya. Dia masih bersikukuh tidak akan mencabut ketentuan prodi akreditasi A yang berhak memperoleh bidik misi itu.
 
Mantan rektor ITB itu mengatakan, masyarakat tidak perlu membedakan kenapa bidik misi di PTN tidak memandang akreditasi, sedangkan di PTS menggunakan acuan akreditasi A. Menurut Djoko, aturan ini muncul karena di PTN ada kewajiban menerima mahasiswa miskin. Sedangkan di PTS tidak ada ketentuan menerima mahasiswa miskin.
 
Dengan ketentuan tadi, Djoko menjelaskan mahasiswa miskin di PTN harus tercover bidik misi. Sedangkan di PTS tidak. "PTS tidak menerima mahasiswa miskin tidak apa-apa. Tapi jika PTN tidak boleh," kata dia. Untuk itulah, Djoko mengingatkan alokasi dan perlakukan bidik misi berbeda antara PTN dengan PTS.
 
Alasan penetapan akreditasi A sebagai acuan pengucuran bidik misi di PTS, jelas Djoko, juga digunakan supaya beasiswa benar-benar tepat sasaran. Dengan ketentuan ini, bidik misi bisa diterima oleh mahasiswa miskin yang berprestasi. Bukan mahasiswa yang asal kuliah saja.
 
Menurut Djoko, di PTS cukup sulit memetakan kualitas pendidikan jika tanpa memandang akreditasi. "Kita tidak mau bidik misi ini diberikan asal-asalan kepada mahasiswa. Apalagi yang tidak berprestasi dan tidak miskin," katanya. Dia menegaskan, akreditasi masih menjadi alat yang efektif untuk melihat kualitas pendidikan di suatu prodi PTS.
 
Djoko mengingatkan, secara berkala pihaknya akan mengevaluasi pengucuran beasiswa ini. Sistem evaluasi tidak berbeda antara PTN dan PTS. Inti dari evaluasi yang akan dijalankan ini adalah, memantau apakah bidik misi telah disalurkan tepat sasaran dan tepat jumlah. Jika ada kampus yang melanggar, jatah bidik misinya akan dipangkas untuk tahun berikutnya.
 
Sementara ini, pembagian kuota bidik misi untuk PTS masih belum ditetapkan. Jika pada masa rintisan ini bidik misi dikucurkan tepat sasaran dan tepat jumlah oleh PTS, maka tahun depan akan ditambah lagi kuotanya. "Jika masa rintisan sudah kacau, ya tidak dialokasikan ke PTS lagi," pungkas Djoko. (wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Disdik Matangkan Persiapan UN


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler