jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan akhirnya melantik pimpinan dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan komposisi I Ketua dan IV Wakil Ketua. Tiga pimpinan berasal dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan dua dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Ini juga menandakan lengkapnya susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR.
Diketahui, politikus Partai Golkar, Ahmadi Noor Supit menempati posisi Ketua Banggar. Adapun Wakil Ketua I Said Abdullah (anggota Komisi XI DPR Fraksi PDI Perjuangan), Wakil Ketua II Djoko Ujiyanto (anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Demokrat), Wakil Ketua III Jamaluddin Jafar (anggota Komisi VII DPR Fraksi PAN) dan Wakil Ketua IV: Jazuli Fawaid (anggota Komisi V DPR FPKB).
BACA JUGA: KPK Percepat Proses Hukum Suryadharma Ali
Banggar DPR sendiri diisi oleh 98 orang anggota yang berasal dari sejumlah fraksi yang ada. Ahmad Noor Supit usai pelantikan meminta anggota Banggar untuk mengoptimalkan pembahasan anggaran mengingat waktu pembahasan anggaran yang sangat sempit.
“Saya harapkan, agar waktu yang terbatas ini, kita gunakan untuk membahas anggaran untuk kepentingan rakyat,” katanya usai pelantikan di DPR, Rabu (14/1).
BACA JUGA: Jokowi Belum Putuskan Nasib Budi Gunawan
Wakil Ketua Banggar, Said Abdullah, menegaskan komitmen untuk memperbaiki kinerja Banggar sehingga stigma negatif yang selama ini muncul di masyarakat bisa dihilangkan. Karena itu Banggar akan bekerja maksimal untuk kemakmuran rakyat melalui politik anggaran yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
"Komitmen saya adalah memberi warna baru dalam politik anggaran. Artinya, porsi anggaran dialokasikan sebesar-besarnya untuk rakyat," tegasnya.
BACA JUGA: Akhirnya Badan AirAsia QZ8501 Ditemukan, Ini Foto-Fotonya
Pihaknya tidak menepis jika Banggar DPR menjadi sorotan publik selama ini, terutama soal politik anggaran yang dianggap tidak menunjukan keberpihakan terhadap rakyat. Karena itu, Said berjanji akan mengembalikan kehormatan DPR dalam menjalankan peran politik anggaran.
"Kita punya semangat yang sama menjadikan Banggar dan DPR ini tidak cedera. Kita berjuang sesuai amanah rakyat. Untuk kepentingan seluruh masyarakat, tidak untuk kepentingan kelompok tertentu," katanya.
Pihaknya menambahkan, ke depan sistem di Banggar harus diperbaiki, terutama saat pembahasan anggaran. Mekanisme pembahasan anggaran harus sesuai standar dan prosedur saat pembahasan anggaran yang baik.
Hal ini penting agar tidak terjadi lagi kesempatan untuk memanfaatkan pembahasan anggaran itu untuk mencari keuntungan pribadi dan golongan.
Bahkan, pihaknya menginginkan pembahasan di Banggar ke depan dilakukan secara transparan agar bisa diakses publik. Secara tidak langsung juga menutup peluang lobi-lobi.
"Kita ingin pembahasan secara terbuka. Rapat anggaran di DPR RI saja, tidak di luar seperti di hotel-hotel sehingga sangat sulit dan terbatas untuk bisik kiri kanan. Jadi saya upayakan agar pembahasan anggaran itu di DPR," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Tunjukkan Kertas Berisi Klarifikasi Rekening Komjen Budi
Redaktur : Tim Redaksi