KENDARI - Persoalan air bersih terus menjadi sorotan. Sampai saat ini pelayanan PDAM Kota Kendari, Sulawesi Tenggara belum maksimal seperti apa yang diharapkan. Alih-alih meningkatkan kualitas, utang justru menumpuk. Kondisi itulah yang diprotes sekelompok massa mengatasnamakan Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Sultra di Aula DPRD Kota Kendari, Selasa (5/3).
Di hadapan anggota DPRD, Dirut PDAM, Ketua DPD Perpamsi Sultra, Ketua KBM Sultra, Irwan menyoroti Pemkot yang sangat memaksakan diri jika keberadaan Said Sirate sebagai pimpinan PDAM masih dipertahankan. Selama lima tahun menjadi direktur utama, belum ada progres signifikan yang terlihat dalam pelayanan air bersih terhadap masyarakat.
Bukan hanya frekwensi distribusi yang membuat masyarakat mengeluh, kualitas air juga sangat tidak layak untuk dikonsumsi. Jangankan untuk minum, keperluan lainpun tak bisa menggunakan air PDAM karena keruh.
"Bagaimana mungkin masa jabatan Said Sirate terus diperpanjang, sedangkan kualitas manajerial yang ditunjukkan selama memimpin PDAM tidak maksimal. Anggaran sudah banyak yang disuntikkan, tapi pelayanan tidak optimal. Sebenarnya, dalam aspek apa dinilai baik, sementara utang juga bertebaran dimana-mana. Apa itu ukuran keberhasilan," sindir mahasiswa Unhalu itu.
Versi KBM, PDAM memiliki banyak utang. Diantaranya, utang kepada perusahaan Budi Sakti Motor dan Dunia Motor senilai Rp 86 juta, ditambah lagi tunggakan PDAM ke PLN sebesar Rp 600 juta, termasuk gaji karyawan yang belum dibayarkan. "Yang lebih mengherankan lagi, DPRD sudah mewacanakan suntikan dana 9 miliar rupiah untuk PDAM. Dimana rasionalnya, sementara kualitasnya begitu-begitu saja," tanya orator.
Ketua DPD Perpamsi Sultra, Purnama juga mengakui, saat ini PDAM Kota Kendari memiliki utang luar negeri hingga Rp 50 miliar dan paling besar dari daerah-daerah lain di Sultra. Menteri Keuangan bahkan telah mengatakan, harus ada perhatian serius terhadap PDAM Kota Kendari. Pria berkacamata itu tidak menampik, banyak anggaran APBN yang disuntikkan kepada PDAM Kota Kendari, namun alokasi pusat hanya untuk pengadaan pompa, genset serta saluran distribusi air. Sedangkan pipa tersier disiapkan pemerintah daerah. "Berapapun suntikan dana dari pusat, jika tidak didukung dengan sharing APBD akan sulit untuk melakukan perbaikan di tubuh PDAM, utamanya dalam pelayanan terhadap pelanggan," ungkapnya.
Dirut PDAM Kota Kendari, Said Sirate pun tak menampik adanya utang PDAM. Namun argumennya, semua itu dilakukan dalam upaya melakukan peningkatan pelayanan. Selama ini menurutnya, banyak pihak yang membantu dalam maksimalisasi program mengoptimalkan pelayanan. Termasuk pejabat PDAM, rela tidak menerima gaji selama beberapa bulan untuk memprioritaskan gaji karyawan lainnya.
"Dalam usulan anggaran, kami sudah melalui aturan, kami ajukan langsung ke pemilik perusahaan dalam hal ini Wali Kota Kendari," katanya. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari, Yasin Idrus akhirnya meminta sikap tegas Said Sirate untuk legowo mundur dari jabatannya karena tidak mampu memimpin PDAM. (fya)
Di hadapan anggota DPRD, Dirut PDAM, Ketua DPD Perpamsi Sultra, Ketua KBM Sultra, Irwan menyoroti Pemkot yang sangat memaksakan diri jika keberadaan Said Sirate sebagai pimpinan PDAM masih dipertahankan. Selama lima tahun menjadi direktur utama, belum ada progres signifikan yang terlihat dalam pelayanan air bersih terhadap masyarakat.
Bukan hanya frekwensi distribusi yang membuat masyarakat mengeluh, kualitas air juga sangat tidak layak untuk dikonsumsi. Jangankan untuk minum, keperluan lainpun tak bisa menggunakan air PDAM karena keruh.
"Bagaimana mungkin masa jabatan Said Sirate terus diperpanjang, sedangkan kualitas manajerial yang ditunjukkan selama memimpin PDAM tidak maksimal. Anggaran sudah banyak yang disuntikkan, tapi pelayanan tidak optimal. Sebenarnya, dalam aspek apa dinilai baik, sementara utang juga bertebaran dimana-mana. Apa itu ukuran keberhasilan," sindir mahasiswa Unhalu itu.
Versi KBM, PDAM memiliki banyak utang. Diantaranya, utang kepada perusahaan Budi Sakti Motor dan Dunia Motor senilai Rp 86 juta, ditambah lagi tunggakan PDAM ke PLN sebesar Rp 600 juta, termasuk gaji karyawan yang belum dibayarkan. "Yang lebih mengherankan lagi, DPRD sudah mewacanakan suntikan dana 9 miliar rupiah untuk PDAM. Dimana rasionalnya, sementara kualitasnya begitu-begitu saja," tanya orator.
Ketua DPD Perpamsi Sultra, Purnama juga mengakui, saat ini PDAM Kota Kendari memiliki utang luar negeri hingga Rp 50 miliar dan paling besar dari daerah-daerah lain di Sultra. Menteri Keuangan bahkan telah mengatakan, harus ada perhatian serius terhadap PDAM Kota Kendari. Pria berkacamata itu tidak menampik, banyak anggaran APBN yang disuntikkan kepada PDAM Kota Kendari, namun alokasi pusat hanya untuk pengadaan pompa, genset serta saluran distribusi air. Sedangkan pipa tersier disiapkan pemerintah daerah. "Berapapun suntikan dana dari pusat, jika tidak didukung dengan sharing APBD akan sulit untuk melakukan perbaikan di tubuh PDAM, utamanya dalam pelayanan terhadap pelanggan," ungkapnya.
Dirut PDAM Kota Kendari, Said Sirate pun tak menampik adanya utang PDAM. Namun argumennya, semua itu dilakukan dalam upaya melakukan peningkatan pelayanan. Selama ini menurutnya, banyak pihak yang membantu dalam maksimalisasi program mengoptimalkan pelayanan. Termasuk pejabat PDAM, rela tidak menerima gaji selama beberapa bulan untuk memprioritaskan gaji karyawan lainnya.
"Dalam usulan anggaran, kami sudah melalui aturan, kami ajukan langsung ke pemilik perusahaan dalam hal ini Wali Kota Kendari," katanya. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari, Yasin Idrus akhirnya meminta sikap tegas Said Sirate untuk legowo mundur dari jabatannya karena tidak mampu memimpin PDAM. (fya)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Masuk WC Bayar Rp2.000, Murid Pilih Buang Air di Kelas
Redaktur : Tim Redaksi