JAKARTA - Setelah mencuat kabar mutasi massal di sejumlah daerah, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) meminta para guru menjalin hubungan baik dengan kepala daerah. Kedua belah pihak diminta akur untuk bersama-sama menata kualitas pendidikan di daerah.
Seperti ramai diperbincangkan, kabar mutasi guru massal terdengar dari kawasan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Mutasi yang diduga kental beraroma politis itu, rencananya dijalankan awal tahun ini.
Tidak tanggung-tanggung, ada sekitar 1.500 guru yang rencananya dimutasi. Dengan mencuatnya kabar ini, sejumlah pihak di organisasi guru tertua di tanah air itu menghawatirkan hubungan antara kepala daerah dengan guru di Boyolali merenggang.
Ketua Umum PB PGRI Sulistyo di Jakarta kemarin (6/1) menjelaskan, program mutasi guru memang sering menimbulkan polemik di kalangan guru. Apalagi jika mutasi guru ini didasari karena muatan politik lokal. Menurut Sulistyo, mutasi guru yang digulirkan harus dalam landasan peningkatan kualitas atau pembinaan guru. "Bukan bermotif hukuman," ucap pria yang juga menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Jateng itu.
Sulistyo menjelaskan, alangkah lebih baiknya jika hubungan antara kepala daerah dengan guru harus harmonis. Menurut Sulistyo, jika hubungan kedua belah pihak ini renggang, maka akan mengganggu peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
Misalnya, jika terjadi perseteruan antara kepala daerah dengan guru maka akan sulit menuntut kebijakan-kebijakan yang pro guru. Sebaliknya, jika guru dengan kepala daerah tidak akur maka persoalan-persoalan pendidikan di lapangan tidak bisa dengan lancar diterima bupati atau walikota. "Intinya harus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan daerah," tandasnya.
Terkait peluang untuk melayangkan gugatan jika ada mutasi asal-asalan, Sulistyo mengatakan sulit diterapkan di lapangan. Kalaupun gugatan muasi asal-asalan ini sampai masuk di pengadilan, akhirnya-akhirnya guru kesulitas untuk mengalahkan keputusan bupati atau walikota.
Pihak PB PGRI sendiri memprediksi jika budaya mutasi massal guru PNS di daerah masih berlangsung di tahuan ini. Sulistyo mengatakan, pihaknya akan segera menggelar pertemuan dengan beberapa walikota dan bupati dari seluruh penjuru Indonesia. Dalam pertemuan ini, PB PGRI akan mengupayakan komitmen kepada seluruh bupati atau walikota untuk hati-hati dalam menjalankan gerbong mutasi guru.
Sulistyo benar-benar berharap mutasi dijalankan dengan semangat pembinaan dan peningkatan kemampuan guru. Sementara itu, Sulistyo juga berpesan kepada guru untuk benar-benar menjauhi dunia politik praktis. Sebagai aparatur negara, para guru PNS wajib netral dalam percaturan politik lokal maupun nasional. (wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemda Diminta Sisihkan APBD untuk Sekolah Agama
Redaktur : Tim Redaksi