Diminta Cuci Muka oleh Fadli Zon, Boni Hargens Bereaksi, Ha Ha Ha

Jumat, 05 Juni 2020 – 17:21 WIB
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens. Foto: ANTARA/Foto: Feru Lantara

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Boni Hargens menanggapi santai kritikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, yang sebelumnya mengomentari pandangannya terkait perkembangan politik di tanah air.

"Bro Fadli gak perlu kebakaran jenggot kalau tidak terlibat," ujar Boni saat dihubungi jpnn.com, Jumat (5/6) siang.

BACA JUGA: Boni Hargens Mengaku Sudah Kantongi Nama Para Tokoh yang Ingin Merancang Kudeta

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia itu mengemukakan tanggapannya sembari tertawa.

Sebelumnya, Fadli diketahui berkicau lewat media sosial Twitter, menanggapi pandangan Boni yang dimuat salah satu media online nasional.

BACA JUGA: Detik-detik Aji Ambil Jeriken, Membakar Anaknya, Gara-gara Nasihat soal COVID-19

"Mungkin Bro Boni Hargens sdg cari nomor punggung ya? Sebaiknya cuci muka dulu," kicau @fadlizon, Jumat pagi.

Dalam kicauannya, anggota Komisi I DPR itu menautkan sebuah berita yang mengangkat judul: "Boni Hargens Sebut Ada yang Diam-diam Ingin Kudeta Pemerintahan Jokowi di Tengah Pandemi".

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Fadli Zon Ungkit PKI Lagi, FPI Meradang, PPPK Mohon Bersabar Dulu

Dalam berita, Boni disebut sudah mengantongi nama para tokoh oposisi yang ikut berupaya melancarkan kudeta.

Kelompok dimaksud diduga ingin memakai sejumlah isu sebagai materi provokasi dan propaganda politik.

Antara lain, isu komunisme dan isu rasisme Papua, menyusul gejolak akibat kematian warga kulit hitam George Floyd di Minneapolis, Amerika Serikat.

Isu lain, potensi krisis ekonomi sebagai dampak inevitable dari pandemi Covid-19.

Kemudian, membongkar kembali diskursus soal Pancasila sebagai ideologi negara.

Boni mengistilahkan kelompok dimaksud sebagai 'laskar pengacau negara' dan 'pemburu rente'.

Gabungan kelompok politik yang ingin memenangkan pemilihan presiden 2024, kelompok bisnis hitam yang menderita kerugian karena kebijakan yang benar selama pemerintahan Jokowi.

Kemudian, ormas keagamaan terlarang seperti HTI yang jelas-jelas ingin mendirikan negara syariah dan barisan oportunis yang haus kekuasaan dan uang. (gir/jpnn)


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler