jpnn.com, JAKARTA - Analis politik senior sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens mengaku sudah mengantongi nama para tokoh oposisi yang ingin merancang kudeta terhadap pemerintahan yang sah di tengah krisis Corona saat ini.
Menurut Boni, kelompok ini ingin memakai sejumlah isu sebagai materi provokasi dan propaganda politik, di antaranya isu komunisme dan isu rasisme Papua menyusul gejolak akibat kematian warga AS berkulit hitam George Floyd di Minneapolis, Amerika Serikat.
BACA JUGA: Soal Hal Ini Boni Hargens Sepakat dengan Mas Arief Gerindra
“Isu lain yang mereka gunakan adalah potensi krisis ekonomi sebagai dampak inevitable dari pandemic Covid-19. Kelompok ini juga membongkar kembali diskursus soal Pancasila sebagai ideologi Negara,” kata Boni dalam keterangan persnya, Kamis (4/6).
Boni menegaskan apa pun isu yang mereka gunakan, itu hanyalah instrumen untuk melancarkan serangan-serangan politik dalam rangka mendelegitimasi pemerintahan yang sah saat ini.
BACA JUGA: Komentar Boni Hargens untuk Kelakuan Stafsus Presiden Surati Camat
Boni menilai kelompok ini tidak bisa disebut sebagai “barisan sakit hati” semata karena ini bukan lagi dendam politik semata. Mereka adalah “laskar pengacau negara” dan “pemburu rente”.
Boni menyebut mereka adalah gabungan dari: (a) kelompok politik yang ingin memenangkan pemilihan presiden 2024, (b) kelompok bisnis hitam yang menderita kerugian karena kebijakan yang benar selama pemerintahan Jokowi.
BACA JUGA: Pasukan Katak TNI AL Bantu Evakuasi 679 WNI ABK MV Westerdam
Selanjutnya, (c) ormas keagamaan terlarang seperti HTI yang jelas-jelas ingin mendirikan negara Syariah, dan (d) barisan oportunis yang haus kekuasaan dan uang.
Untuk itu, Boni Hargens lebih suka menyebut mereka sebagai “laskar pengacau negara” ketimbang “barisan sakit hati”. Mereka pengacau karena ingin merusak tatanan demokrasi dengan berusaha menjatuhkan pemerintahan sah hasil pemilu demokratis.
Lebih lanjut, Boni mengatakan mereka juga pengacau karena ingin mempertanyakan Kembali Pancasila sebagai ideologi negara. Ada intensi untuk menuduh Pancasila sebagai bukan ideologi. Mereka juga “pemburu rente” karena memiliki orientasi mencari keuntungan finansial.
“Ada Bandar di balik gerakan mereka, mulai dari bandar menengah sampai bandar papan atas. Bandar menengah misalnya oknum pengusaha pom bensin dan perkebunan asal Bengkulu, dan bandar papan atas ya tak perlu saya sebutkan di sini,” ujar Doktor Filsafat yang pernah studi di Jerman dan Amerika Serikat itu.
Boni menyayangkan tokoh seperti Din Syamsuddin ikut di dalam gerakan itu. “Beliau kan panutan umat, tokoh yang didengar banyak orang.
Menurut Boni, tidak bijak jika ikut berkecimpung memperkeruh kolam yang bersih. Negara ini butuh negarawan dari segala lapisan supaya bisa menjadi bangsa besar. Tokoh agama dan intelektual adalah panutan masyarakat.
“Maka, harus ada keteladanan moral dalam bertindak dan berbicara di ruang publik,” kata mantan inisiator relawan Jokowi tersebut.
“Saya juga heran dengan Bung Refly Harun. Kenapa menjadi begitu galak setelah tidak menjadi komisaris? Kan jadinya ada kesan tidak baik seolah-olah ada vested interest di balik kritisisme beliau terhadap pemerintah,” katanya.
“Banyak cara kok untuk memberi masukan pada pemerintah, tanpa harus membuat gelombang keresahan yang merugikan masa depan bangsa dan negara,” lanjut Boni lagi.(fri/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Friederich