jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengecam langkah Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB terhadap Prof Din Syamsuddin dengan tuduhan radikal. Menurut Abdul, tuduhan itu salah alamat.
"Tuduhan itu jelas tidak berdasar dan salah alamat. Saya mengenal dekat Pak Din sebagai seorang yang sangat aktif mendorong moderasi beragama dan kerukunan intern dan antarumat beragama baik di dalam maupun luar negeri," kata dia dalam keterangan yang diterima, Jumat (12/2).
"Pak Din adalah tokoh yang menggagas konsep Negara Pancasila Sebagai darul ahdi wa syahadah di PP Muhammadiyah sampai akhirnya menjadi keputusan resmi Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar."
Abdul melanjutkan, semasa menjadi utusan khusus presiden untuk dialog dan kerja sama antaragama dan peradaban, Din memprakarsai pertemuan ulama dunia di Bogor.
BACA JUGA: Bripka Ronald Kena Sabetan Parang, Kapolsek Selamat, Dor Dor Dor
Pertemuan tersebut melahirkan Bogor Message yang berisi tentang wasatiah Islam atau Islam yang moderat.
"Bogor Message adalah salah satu dokumen dunia yang disejajarkan dengan Amman Message dan Common Word. Pak Din adalah moderator Asian Conference of Religion for Peace (ACRP), dan co-president of World Religion for Peace (WCRP). Tentu masih banyak lagi peran penting Pak Din dalam forum dialog antariman. Jadi sangatlah keliru menilai Pak Din sebagai seorang yang radikal," tegas dia.
Sebagai akademisi dan ASN, menurut Abdul, Din adalah seorang guru besar politik Islam yang terkemuka.
Di UIN Jakarta, Din adalah satu-satunya guru besar Hubungan Internasional. Secara akademik, FISIP UIN sangat memerlukan sosok Din.
"Saya tahu persis, di tengah kesibukan di luar kampus, Pak Din masih aktif mengajar, membimbing mahasiswa, dan menguji tesis atau disertasi," jelas dia.
Oleh karena itu, kata dia, apabila Din banyak melontarkan kritik, itu adalah bagian dari panggilan iman, keilmuan, dan tanggung jawab kebangsaan.
BACA JUGA: Muhammadiyah Umumkan Awal Puasa 2021
Kritik adalah hal yang sangat wajar dalam alam demokrasi dan diperlukan dalam penyelenggaraan negara.
"Jadi semua pihak hendaknya tidak antikritik yang konstruktif," kata dia.
Dalam situasi negara yang sarat dengan masalah, imbau Abdul, sebaiknya semua pihak berpikir dan bekerja serius mengurus dan menyelesaikan berbagai problematika kehidupan.
Semua pihak hendaknya tidak sesak dada terhadap kritik yang dimaksudkan untuk kemaslahatan bersama.
"Saatnya semua elemen bangsa bersatu dan saling bekerja sama dengan menyingkirkan semua bentuk kebencian golongan dan membawa masalah privat ke ranah publik," jelas dia. (tan/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA JUGA: Innalillahi, Budayawan Prie GS Meninggal Dunia, Gus Mus: Kami Betul-Betul Terkejut
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga