jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) untuk lebih kreatif dalam memberdayakan warga penghuni rusun yang direlokasi dari bantaran kali dan sungai.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus mengatakan, hingga kini pihaknya belum melihat hasil signifikan dari dinas terkait dalam melakukan pembinaan, pelatihan serta mengkaryakan warga penghuni rusun dengan kreatif.
BACA JUGA: Pemprov DKI Keluhkan Antusiasme Warga Rusun Ikut Pelatihan Kerja
"Padahal hal ini sudah diamanatkan dalam Intruksi Gubernur (Ingub) Nomor 131 tahun 2016 tentang optimalisasi pengelolaan rusun yang melibatkan sebanyak 27 SKPD. Saya belum melihat hasilnya," ujarnya, Senin (28/8).
Hal senada juga diutarakan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta lainnya, Taufiqurahman.
BACA JUGA: Siap-siap! Pemprov DKI Bakal Usir Ribuan Penunggak Retribusi Rusun
Dia menilai banyaknya penghuni rusun yang menunggak membayar retribusi menandakan program pemberdayaan warga penghuni rusun belum optimal.
Misalnya dengan memberdayakan mereka sebagai Pekerja Harian Lepas (PHL) di dinas teknis seperi DInas Bina Marga dan Dinas Lingkungan Hidup.
"Dinas Perumahan harus pikirkan hal ini dan membuat terobosan yang kreatif dan inovatif," tandasnya. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil