“Jadi sebelum MPU Aceh mencabut fatwa No 04 tahun 2004 itu, maka tetap tidak boleh beraktifitas,” ujar Marzuki Hamid kepada Rakyat Aceh (Grup JPNN), Minggu,( 21/4) di sela-sela pertemuan dengan tokoh masyarakat Gampong Alue Dua Bangkaran Batu.
Menurutnya, dasar pelarangan aktivitas LDII di wilayah Kota Langsa itu karena fatwa MPU Aceh. Atas dasar inilah, Pemerintah Kota Langsa mengambil langkah tegas, dengan meminta Dinas Syariat Islam segera melakukan eksekusi, karena memang ini bagian dari tugas dan tanggung jawab lembaga teknis.
Kalau memang pihak LDII keberatan dengan kebijakan tegas Pemko Langsa tersebut, maka silakan meminta klarifikasi kepada MPU Aceh. "Kalau besok MPU Aceh mencabut fatwa itu maka silakan membuka kembali aktifitasnya," sebut Marzuki tegas.
Seperti diketahui, pada tanggal 28 September 2004 MPU Aceh mengeluarkan Fatwa Nomor 04 Tahun 2004 yang menyatakan aliran LDII bertentangan dengan ajaran Islam dan dilarang berkembang.
Kepala Dinas Syariat Islam Langsa, Ibrahim Latif mengatakan, selambatnya pada Rabu (24/4) pihaknya sudah membentuk tim, menindak lanjuti fatwa MPU untuk pembubaran aktivitas LDII Kota Langsa, di Gampong Bakaran Bate tersebut.
Tim ini tentunya akan melibatkan seluruh instansi vertikal terkait dan muspida plus, dan SK nya akan langsung diterbitkan oleh Pemko Langsa.
Sementara itu, Imam Gampong Bangkaran Batee Haji Nurpagi mengatakan, sejak tahun 2011 lalu, pihaknya dengan tegas sudah menolak keberadaan mereka. Tapi mereka tidak ada wewenang membubarkan perkumpulan tersebut. "Untuk itu apapun keputusan pemerintah, kami tetap mengikuti dan mendukungnya,"ungkapnya. (ray)
BACA ARTIKEL LAINNYA... UN SMP di Sultra Dipastikan Digelar Hari Ini
Redaktur : Tim Redaksi