Dinasti Politik Pilkada Harus Dicegah, Begini Alasannya

Jumat, 09 Desember 2016 – 09:21 WIB
Jeiry Sumampouw. FOTO: Dok. JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Dinasti politik pilkada bisa menjadi pintu masuk dinasti korupsi. Karena itu, dinasti politik pilkada harus dicegah.

Pengamat politik, Jeirry Sumampaw mengatakan ada banyak contoh bagaimana dinasti politik berujung pada dinasti korupsi yang pada akhirnya merusak iklim demokrasi.

BACA JUGA: Oh, Ternyata Ini Provinsi Kepulauan Terluas di Indonesia

Menurut Jeiry, dinasti politik berubah menjadi dinasti korupsi ketika semua sistem pemerintahan suatu daerah dipegang oleh satu keluarga.

“Pernyataan ketua KPK bahwa politik dinasti memberi peluang besar terjadinya praktik korupsi bukanlah tanpa dasar. Tak sulit mencari fakta atas pernyataan tersebut,” kata Jeirry dalam rilis diterima Jumat (9/12).

BACA JUGA: Kapolri Didesak Evaluasi Kinerja Kapolda Jawa Barat

Saat ini, kata dia, ada tiga daerah yang dikuasai oleh dinasti yakni Banten dengan Ratu Atut Chosiyah, Ciamis dengan kasus Aty, dan Bangkalan dengan kasus Fuad Amin.

Dalam kasus Banten, kata dia, Ratu Atut telah membangun dinasti politik, yang kemudian berujung pada dinasti korupsi. “Tetapi yang korupsi itu kan orang per orang. Tak bisa juga kita mengatakan ketika Atut korupsi, lantas Andika juga korupsi. Itu generalisasi yang salah,” kata Jeiry.

BACA JUGA: Libur Maulid Nabi, Lalin GT Cikarut Diprediksi Melonjak 29 Persen

Masalahnya, kata Jeirry, jika sebuah dinasti semakin berkuasa, apalagi semua level kekuasaan dikuasai, ada kemudahan untuk melakukan korupsi dan ada kemudahan untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum.

"Di sinilah problem dinasti politik dalam kaitan dengan korupsi. Kita sekadar mengingatkan publik yang akan menyelenggarakan pilkada agar mempertimbangkan untuk tidak memilih calon yang punya rekam jejak seperti itu," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti mengatakan, dinasti itu sangat lekat dengan korupsi adalah pernyataan Ketua KPK, Agus Rahardjo.

“Kita sambut pernyataan itu jelang hari anti-korupsi dunia dan menjelang penyelenggaraan pilkada. Banten adalah salah satu contoh bagaimana dinasti politik berubah menjadi dinasti korupsi," katanya.

Pilkada Banten menjadi sorotan, kata dia, karena Andika Hazrumy maju sebagai calon wakil gubernur. Nama dia selalu dikaitkan dengan dinasti politik Ratu Atut, yang kini mendekam di penjara karena korupsi bersama Tubagus Chairy Wardana (Wawan). Andika sendiri adalah putra Ratu Atut dan Wawan adalah adik kandungnya.

"Tapi Ketua KPK tidak menyebut nama siapa yang diduga melakukan korupsi di Banten saat berbicara tentang korupsi Banten. Tetapi kita sambut baik peringatan positif yang dilakukan KPK agar hati-hati dengan politik dinasti yang berujung pada dinasti korupsi," katanya.(fri/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo Perintahkan Anak Buah untuk Hati-Hati


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler