JAKARTA - Sebanyak 16 rumah sakit (RS) mengundurkan diri dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemprov DKI Jakarta membantah bahwa kemunduran mereka disebabkan tunggakan biaya pelayanan pasien KJS yang belum dibayarkan.
"Tidak ada penunggakan. Penunggakan sudah dibayar lah, kan manajemennya sudah ditaruh di PT Askes," kata Kepala Dinkes DKI Jakarta Dien Ermawati kepada wartawan di Jakarta, Minggu (19/5).
Dien menjelaskan, pembayaran RS peserta KJS menggunakan sistem klaim melalui PT Askes. Menurutnya, banyak RS yang belum menyampaikan klaim biaya pengobatan pasien ke PT Askes.
Dia menduga, beberapa rumah sakit malas mengurus dokumen klaim karena jumlah pembayaran yang sedikit. Padahal, Pemprov DKI baru bisa mengeluarkan dana pembayaran setelah dokumen klaim biaya RS telah dilengkapi.
"Dari klaim Askes saja masih rendah, baru RS Tarakan yang masukan. Artinya kan memang saya melihat apa karena klaim rumah sakit kecil, jadi males. Itu jelas tidak boleh," papar Dien.
Lebih lanjut Dien menuturkan bahwa baru 2 RS yang sudah mengajukan surat resmi pengunduran diri dari program KJS. Sedangkan 14 RS lainnya baru mengajukan mundur secara lisan.
"Ada 2 yang sudah resmi mengundurkan diri dari KJS, 1 di Timur 1 di Pusat, itu sudah resmi. Sisanya 14 secara lisan saja," pungkasnya. (dil/jpnn)
"Tidak ada penunggakan. Penunggakan sudah dibayar lah, kan manajemennya sudah ditaruh di PT Askes," kata Kepala Dinkes DKI Jakarta Dien Ermawati kepada wartawan di Jakarta, Minggu (19/5).
Dien menjelaskan, pembayaran RS peserta KJS menggunakan sistem klaim melalui PT Askes. Menurutnya, banyak RS yang belum menyampaikan klaim biaya pengobatan pasien ke PT Askes.
Dia menduga, beberapa rumah sakit malas mengurus dokumen klaim karena jumlah pembayaran yang sedikit. Padahal, Pemprov DKI baru bisa mengeluarkan dana pembayaran setelah dokumen klaim biaya RS telah dilengkapi.
"Dari klaim Askes saja masih rendah, baru RS Tarakan yang masukan. Artinya kan memang saya melihat apa karena klaim rumah sakit kecil, jadi males. Itu jelas tidak boleh," papar Dien.
Lebih lanjut Dien menuturkan bahwa baru 2 RS yang sudah mengajukan surat resmi pengunduran diri dari program KJS. Sedangkan 14 RS lainnya baru mengajukan mundur secara lisan.
"Ada 2 yang sudah resmi mengundurkan diri dari KJS, 1 di Timur 1 di Pusat, itu sudah resmi. Sisanya 14 secara lisan saja," pungkasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 28 Persen Masyarakat Belum Terlayani Listrik
Redaktur : Tim Redaksi