jpnn.com, JAKARTA - Helmy Yahya akhirnya buka suara terkait pemecatannya dari posisi direktur utama (dirut) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) oleh Dewan Pengawas TVRI.
Setelah selama ini bungkam, Helmy memboyong sejumlah direksi LPP TVRI untuk menggelar jumpa pers di restoran kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).
BACA JUGA: DPR Prihatin Pencopotan Helmy Yahya dari Dirut TVRI
“Ini saya senang banget, karena dari 4 Desember 2020 (saat dinonaktifkan sementara sebagai dirut TVRI) saya puasa ngomong di depan media,” katanya membuka pembicaraan.
Dia mengatakan memang ada menguber-ubernya meminta konfirmasi, tetapi tidak direspons. Hal ini karena Helmy memegang komitmen mematuhi saran beberapa orang rekannya agar tidak bicara di media.
BACA JUGA: Mendadak Helmy Yahya Diberhentikan dari Jabatan Dirut TVRI
“Dulu saya dirut tidak boleh ngomong. Sekarang karena saya bukan dirut lagi, saya mohon izin banyak hal yang harus saya jawab dan klarifikasi. Saya dilantik menjadi dirut 29 November 2017. Hari ini, tepat dua tahun 47 hari saya menjadi dirut,” katanya.
Sejatinya, kata dia, masa jabatan direksi itu adalah untuk lima tahun. Namun, ujar Helmy, karena pembelaannya atas pemberhentian sementara ditolak, Dewas memberhentikannya 16 Januari 2019.
BACA JUGA: Helmy Yahya Cari Wirausaha Muda yang Kreatif
“Kemarin pembelaan saya ditolak, saya diberhentikan,” terang Helmy.
Dia menjelaskan saat masuk menjadi direksi, kondisi TVRI sangat memprihatinkan. Dia menegaskan TVRI tidak ditonton, dan share-nya di bawah satu persen.
“Kata Bang Afni kalau share di bawah satu persen itu seperti meraung di ruang hampa, tidak ada yang mendengar,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Helmy, tidak sedikit yang bilang logo TVRI jadul (zaman dulu), peralatan banyak rusak, corporate culture tak terlalu terbentuk dengan baik. Bahkan, ujar Helmy, laporan keuangan TVRI tiga kali mendapatkan disclaimer atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menolak memberikan pendapat.
Tidak cuma itu, katanya, pengelolaan aset TVRI sangat memprihatinkan.
“Begitu saya jadi dirut, teman-teman di berita bilang ada 200 kamera hilang, ada 200 laptop hilang,” katanya.
Helmy menambahkan kondisi karyawan juga sangat memprihatinkan karena mereka baru saja kehilangan tunjangan. Helmy mengaku sedih, dan bersama direksi lainnya kemudian memperjuangkan semua persoalan termasuk nasib karyawan.
Menurut dia, berbulan-bulan karyawan hanya menerima gaji pokok.
“Seorang kabid (kepala bidang) sudah bekerja lebih 30 tahun hanya bawa pulang lima sekian juta untuk hidup di Jakarta, bayangkan,” ujarnya.
Lantas, ia menjelaskan, direksi membuat prioritas perubahan. Dia bersyukur dalam dua tahun sudah banyak pencapaian-pencapaian.
Pertama, kata Helmy, melakukan transformasi tata kelola keuangan.
Dia menegaskan, berkat kerja keras dan tekad di bawah pimpinan Direktur Keuangan Isnan bisa memperoleh predikat wajar dengan pengecualian dari BPK untuk laporan keuangan.
“Alhamdulillah 2018 kami menerima dari BPK dari yang sebelumnya disclaimer menjadi wajar dengan pengecualian,” kata Helmy sembari bersama direksi lain memperlihatkan dokumen.
Setahun berikutnya atau untuk tahun buku 2018 yang diterima 2019, pertama kali dalam sejarah laporan keuangan TVRI mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).
“TVRI pertama kalinya seumur hidup menerima pertama kalinya wajar tanpa pengecualian,” kata Helmy.
Ia menjelaskan kalau BPK sudah berikan predikat WTP artinya pengelolaan keuangan sudah memenuhi aturan. Sistem pengendalian internal dianggap sudah memadai. Ketaatan terhadap perundangan, maupun standar akuntansi pemerintah diakui dan sudah memadai.
“Tidak gampang dapat wajar tanpa pengecualian. Itu menurut kami sebuah pencapaian yang membuat banyak stakeholder percaya. Tidak mungkin stakeholder percaya kalau belum mendapat wajar tanpa pengecualian,” tutup Helmy. (boy/jpnn)
VIDEO: Kulit Wika Salim Kebakar?
Redaktur & Reporter : Boy