Dipercepat, Munas Golkar Digelar Oktober

JAKARTA - Tarik ulur tentang perlunya Golkar menggelar Musyawarah Nasional (Munas) dipercepat ataupun sesuai jadwal akhirnya terjawab sudahRapat harian DPP Golkar yang digelar di Posko Golkar Jalan Kimangunsarkoro malam tadi, Senin (13/7) malam, Golkar mengisyaratkan Munas Partai Golkar akan dimajukan paling lambat bulan Oktober mendatang.

Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso sesaat setelah rapat mengungkapkan, perlunya Golkar mempercepat Munas justru disampaikan Ketua Umum Golkar M Jusuf Kalla

BACA JUGA: KPK Bantah Penyelesaian Secara Adat

"Kami pun terkejut karena Ketua Umum Pak Jusuf Kalla ikut mendorong Munas dipercepat," tegas Priyo Budi Santoso.

Sedianya, sesuai hasil keputusan Rapimnas Partai Golkar sebelumnya, Munas akan digelar pada Desember mendatang yang harus didahului Musyawarah Daerah (Musda) DPD II antara Agustus-September, dan Musda DPD I medio Oktober-NopemberKarena dipercepat, otomatis pola dari bawah ke atas (bottom up) dalam suksesi kepemimpinan di jajaran daerah akan digelar setelah Munas, didahului Musda tingkat I, lalu Musda tingkat II.

Hanya saja, terkait keputusan resmi Munas dipercepat ini harus melalui Rapimnas yang dijadwalkan berlangsung Agustus mendatang, antara tanggal 12 atau 13

BACA JUGA: Pemondokan 152 Ribu Jemaah Haji Hingga 5 Km

Keputusan rapat harian malam tadi, akan disampaikan ke rapat pleno yang diputuskan akan berlangsung Rabu 15 Juli besok.

Munas dipercepat semakin menguatkan sikap politik Golkar yang akan merapat ke pemerintah lima tahun mendatangTawaran oposisi yang sudah dikumandangkan PDIP pun meredup

BACA JUGA: Bupati Supriori Ditahan KPK

Ini, diperkuat dengan jadwal Munas di Oktober yang bertepatan dengan pelantikan pemerintahan yang baru, yang otomatis dibarengi dengan penyusunan kabinet baru"Ini adalah untuk kepentingan yang lebih baikUntuk kepentingan masa depanKami masih melihat visi kekaryaan bisa lebih optimalAda baiknya, dengan kultur dan tradisi melakukan koalisi yang setara dan sejalan itu sangat memungkinkan," tambah Priyo lagi.

Ketua Umum DPP Golkar, Jusuf Kalla tidak membantah atau pun mengiyakan soal Golkar akan merapat ke pemerintahan mendatangJK hanya menegaskan, bahwa sampai 20 Oktober, Golkar masih partai pemerintah"Saya pun tidak bisa menyarankan karena dalam Golkar yang ada hanya keputusan," tegas JK usai memimpin rapat.

Selain itu, rapat harian malam tadi sudah merumuskan sikap politik Golkar terkait ahsil pilpresGolkar akan akan mengikuti tahapan yang diatur oleh KPUSelain itu, Golkar juga sedang mengumpulkan data terkait kecurangan dan pelanggaran yang terjadi di pilpres yang berhubungan dengan anjloknya suara Golkar"Kita siap tempuh jalur hukumDaerah kumpulkan data-dataApabila ada hal pelanggaran prosedural akan dilaporkanAkan dilakukan rapat konsultasi untuk mendengar laporan daerah," tambah JK lagi

Sementara Rapat Konsultasi untuk mendengar laporan dari daerah dijadwalkan digelar pada tanggal 20 Juli mendatang

Rapat harian Golkar tadi malam berlangsung berlangsung alotDimulai sejak pukul 20.30 dan baru berakhir pukul 23.WibAlotnya rapat karena terjadi tarik menarik antara kelompok yang menginginkan Munas dipercepat dan kelompok yang menginginkan Munas digelar sesuai jadwal sebagaimana diputuskan Rapimnas lalu.

Hadir dalam rapat harian DPP Golkar yang dipimpin langsung oleh Jusuf Kalla itu adalah 28 dari 35 pengurus harian DPP Golkar yang terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekjen dan Wasekjen, serta Bendahara dan Wakil Bendahara.

Tujuh pengurus harian yang tidak hadir adalah Joyokusumo dan Enggartiasto Lukita dari jajaran Ketua DPP, Ahmadi Noor Supit dan Simon Patrice Morin dari jajaran Wasekjen, serta Andi Ahmad Dara, Suhaeli Kalla, dan  Airlangga Hartarto Dari jajaran bendahara.


Fungsi Check and Balances

Terpisah, Ketua LKK DPP Golkar Samsul Bahri, Senin 13 Juli, mengakui dua pilihan berkembang yang bisa menjadi sikap Golkar setelah kalah di pilpres, mengacu pada sejumlah hasil perhitungan cepat yang dilansir sejumlah lembaga surveyYang pertama, keinginan mendorong Golkar merapat ke pemerintahan terpilih atau memilih untuk beroposisi.

"Ada yang cenderung oposisi dengan asumsi untuk memperkuat check and balances jalannya pemerintahan mendatangAda juga yang bilang merapat ke pemerintah untuk menjalankan visi karya kekaryaan yang dimiliki Golkar," kata Samsul Bahri.

Hanya saja, pendapat pribadi sekertaris fraksi Golkar DPR RI ini menyebutkan prinsip check and balances lebih penting diperhatikan secara sungguh-sungguh.
Alasannya, melalui sikap oposisi, Golkar bisa menjadi penyeimbang dan menunjukkan pada masyarakat hal-hal yang lebih konstruktif ke depanTapi oposisi yang harus diambil Golkar, menurut pengurus DPP Golkar ini, tidak boleh membabi buta.

"Maksudnya, gagasan pemerintah yang memang baik harus siap didukung mesti menyatakan sikap sebagai oposisiSebaliknya, harus siap menjadi pembela kepentingan masyarakat mengkritisi sikap pemerintah jika tidak menmgintungkan rakyat," tandasnya.

Hanya saja, untuk mengambil posisi sebagai penyeimbang, Golkar harus mempersiapkan diri dengan matang"Minimal, para anggota Golkar harus lebih jeli dan lebih proaktif jalankan tugas dengan baik," tandas Samsul(ysd/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Depag Usul Kuota Haji Tambah 3000