jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mendorong adanya regulasi yang bisa meningkatkan pertumbuhan industri seni dan film nasional, serta mampu memperkuat perlindungan kepada para pekerja seni.
Semakin berkembangnya industri kreatif di bidang seni, seiring semakin kompleks permasalahan yang dihadapi pekerja seni dan industri film, maka diperlukan perlindungan terhadap pekerja insan perfilman.
BACA JUGA: Menaker: Iklim Investasi Kondusif Ciptakan Lapangan Kerja
"Perlindungan kepada pekerja seni akan memberi manfaat yang adil dan secara ekonomi akan banyak multiflier efek yang muncul dan memperkuat pertumbuhan kita secara keseluruhan," kata Menaker M Hanif Dhakiri saat memberikan sambutan acara Focus Group Discussion (FGD) dan dialog dengan insan perfilman tentang "Perlindungan dan Kesejahteraan Artis dari aspek Ketenagakerjaan” di ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta, Rabu (3/5).
Turut hadir Direktur Persyaratan Kerja Junaedah, Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial (KKHI) Aswansyah, Ketua Parfi 56 Marcela Zalianty,
BACA JUGA: May Day Berlangsung Kondusif, Menaker Beri Apresiasi
Menaker Hanif berharap dengan terbitnya regulasi, pekerja seni insan perfilman ini benar-benar bisa dibantu dengan segala permasalahannya dan bentuk perlindungan terhadap insan perfilman.
Tujuan utamanya, kata Menaker Hanif, bukan semata-mata melindungi pekerja seni tapi juga mendorong agar industri kesenian, industri perfilman Indonesia bisa tumbuh dan berkembang lebih baik.
BACA JUGA: PT Thiess dari Sangata Raih Juara Lipesia 2018
"Sekarang saja sudah kelihatan pertumbuhan jumlah bioskop, pertumbuhan jumlah film nasional semakin banyak. Akhirnya cita rasa masyarakat terhadap film nasional juga makin meningkat, " ujarnya.
Menteri Hanif menambahkan melalui FGD dan dialog dengan insan perfilman akan ditemukan identifikasi dan bentuk perlindungan insan perfilman, khususnya terkait permasalahan pengaturan waktu terhadap waktu kerja waktu istirahat (WWKI) pekerja film, pengaturan keselamatan dan kesehatan kerja pekerja film, pengaturan jaminan sosial pekerja film dan pengaturan pekerja anak di sektor perfilman.
Menaker Hanif melanjutkan, jika dulu ada yang menonton film nasional, dianggap agak ndeso. Namun anggapan itu saat ini sudah berubah. Kenapa? Karena judul film nasional masih horor seperti "Malam Jumat Kliwon", "Sundel Bolong" dikemas sangat ndeso. Tapi sekarang film horor apapun kemasannya sudah sangat modern.
“Sehingga masyarakat punya apresiasi tersendiri, jadi nonton film Indonesia juga keren, diupload medsos dan jadi kebanggan," kata Menaker Hanif.
Sedangkan Junaedah dalam laporannya menyatakan tujuan kegiatan FGD untuk mengetahui bentuk hubungan kerja serta perlindungan kepada pekerja seni insan perfilman serta memberikan pemahaman mengenai bentuk hubungan kerja dan menyamakan persepsi serta penafsiran mengenai hubungan kerja pada pekerja seni khususnya insan perfilman.
Junaedah berharap melalui FGD insan perfilman dapat diketahuinya bentuk hubungan kerja dan perlindungan kepada pekerja seni insan perfilman serta kesamaan persepsi dan interpretasi mengenai hubungan kerja pekerja seni insan perfilman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
FGD pekerja seni insan perfilman diikuti sebanyak 60 orang. Yakni dari Parfi56, Parfi, Rumah Aktor Indonesia (RAI), Persatuan Artis Sinetron Indonesia (Parsi), Paguyuban Artis Film Indonesia (Pafindo), Asosiasi Produser Film Indonesia dan lain-lain. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Moeldoko: Pemerintah Bersama Buruh
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh