jpnn.com - JAKARTA - Salah satu rapor merah satu tahun pemerintahan Gubernur Joko Widodo adalah rendahnya penyerapan anggaran. Sampai saat ini, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI penyerapan anggarannya masih di bawah 15 persen.
"Ada 10 SKPD masih di bawah 15 persen. Ini yang terburuk dalam 30 tahun terakhir," ujar pengamat perkotaan Nirwono Joga di Jakarta, Kamis (17/10).
BACA JUGA: Jokowi Masih Lebih Baik dari Foke dan Sutiyoso
Menurutnya, hal ini disebabkan ketidakmampuan jajaran birokrasi di Pemprov DKI dalam menjalankan program Jokowi. Mereka, lanjutnya, hanya menunggu perintah dari atasan dan tidak berani melakukan inisiatif sendiri.
Padahal, lanjutnya, Jokowi telah memberikan stimulan dengan turun langsung memberi contoh kepada anak buahnya.
BACA JUGA: PKS Nilai Tak Ada yang Baru dari Jokowi
"Seperti penataan PKL, itu hanya stimulan. Tapi tampaknya walikota, lurah dan camat lebih suka menunggu instruksi," ujarnya.
Akademisi Universitas Trisakti itu menjelaskan, selama ini program-program Jokowi yang berjalan tidak di danai APBD. Program seperti revitalisasi waduk dan pembangunan rusun semuanya didanai swasta melalui CSR.
BACA JUGA: Tingkat Kepuasan Warga Pada Jokowi-Ahok Sangat Tinggi
Penggunaan CSR menunjukan Jokowi sadar dinas-dinas yang ada di Pemprov DKI tidak mampu bergerak cepat merealisasikan programnya. Dengan CSR Jokowi tidak perlu menunggu lama dan direpotkan dengan pertanggungjawaban anggaran.
Namun, hal ini dapat menjadi bumerang dalam jangka panjang. Pasalnya, akan membuat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) semakin malas dan pasif dalam menjalankan tugas.
"Uang Jakarta banyak jadi sebenarnya tidak perlu pakai CSR. Harusnya diperbaiki masalah penganggaran," pungkasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polda Terjunkan 5.484 Personel Amankan Demo Buruh
Redaktur : Tim Redaksi