"Sejumlah pengamat mengatakan bahwa beliau (SBY,red) tebang pilih. Saya mencatat 13 kali Presiden SBY mengingatkan agar kabinetnya untuk tidak melakukan kongkalikong. Laporan ke KPK itu bukti concern presiden dalam pemberantasan korupsi dan mengajak KPK serta BPK menyelamatkan APBN," kata Dipo saat rapat dengan Komisi II, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (26/11).
Dalam kesempatan itu Dipo dipersoalkan karena laporan yang dilakukannya itu disinyalir hanya untuk pencitraan. Bahkan langkah Dipo yang tanpa sepengetahuan Presiden SBY juga dinilai tidak etis.
Namun Dipo menepis anggapan-anggapan itu. "Presiden telah menginstruksikan beberapa kali dalam rapat kabinet supaya kabinet bersih dari korupsi. Saya melaporkan tiga kementerian ke KPK karena selama ini presiden dianggap tebang pilih dan sekarang buktinya kalau presiden juga berusaha membersihkan kementeriannya," jawab Dipo.
Lalu kenapa laporan itu diumumkan ke publik? Dipo menegaskan, langkah itu dimaksudkan agar ada respons di tiap-tiap kementerian.
"Apa yang dilakukan itu sama sekali bukan pencitraan, tapi memang fakta yang harus ditindaklanjuti aparat hukum maupun DPR," tegasnya.
Ditegaskannya, tiga kementerian yang dilaporkan ke KPK itu hanya sampel saja. sampel. "Sebenarnya lebih dari itu. Sejauh ini sebagai Sekretaris Kabinet tidak benar kalau tidak pernah berkomunikasi dengan presiden," ungkapnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wamen ESDM Ajak KPK Pelototi Korupsi Sektor Migas
Redaktur : Tim Redaksi