Dipo pun berupaya menjelaskan hal tersebut di depan anggota parlemen. Menurutnya, hal tersebut terkait dengan surat edaran nomor 542, yang menyebutkan supaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2013-2014 dicegah dari praktek kongkalikong.
"Ini hampir lima belas kali arahan presiden, agar diminta kepada seluruh menteri anggota kabinet, kepala LPMK untuk kawal APBN 2013-2014. Itu kami edarkan, sekalian kami jelaskan," kata Dipo saat rapat gabungan dengan Komisi I DPR, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Senin (10/12) malam.
Dia menegaskan, surat ini sebenarnya merupakan edaran kepada anggota kabinet, termasuk menteri. "Jadi tidak ditujukan kepada DPR," tegasnya.
Ia menambahkan, tidak pernah membuka secara eksplisit, apalagi menyebut Komisi I dan nama kementerian."Itu dikemukakan media, bukan dari saya. Saya hanya katakan tiga kementerian. Tidak pernah saya sebut kementerian ini, itu," ujarnya.
"Saya tanya juga, kapan saya sebutkan itu, dimana, dalam bentuk apa? Suratnya bagaimana? Karena surat saya rahasia," tambah Dipo.
Bahkan ia menegaskan tidak pernah mengungkapkan baik secara tertulis maupun lisan, nama-nama kementerian dan nama menteri. "Tidak ada. Saya kira ini penjelasan saya," kata Dipo.
Seperti diketahui, Dipo melaporkan dugaan kongkalikong anggaran tiga kementerian dengan oknum DPR ke KPK beberapa waktu lalu. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Andi Mundur, Golkar Dorong Kabinet Dirombak Total
Redaktur : Tim Redaksi