Menurutnya, hal itu bisa dilihat dalam rapat gabungan kemarin malam, Dipo tidak menjelaskan atau tidak mau mengungkap ke publik siapa-siapa saja yang kongkalikong dengan alasan menunggu Komisi Pemberantasan Korupsi. "Dia saja lapor ke KPK tidak menyebutkan nama-namanya siapa yang dilaporkan, kan KPK bingung," kata Mahfudz kepada wartawan di gedung parlemen di Jakarta, Selasa (11/12).
Selain itu, Mahfudz menilai Menteri Keuangan sudah menyatakan siap untuk mencairkan dan telah mengkomunikasikannya kepada Menteri Pertahanan. "Tapi ternyata ada surat dari Dipo untuk "membintangkan" anggaran," tegasnya.
"Seskab itu tidak mempunyai kewenangan untuk blokir. Kalau pemerintah punya dalil, DPR punya dalil, ya diujikan saja di MK (Mahkamah Konstitusi)," tambah Wakil Sekjen PKS itu.
Mahfudz mengungkapkan, rapat kemarin malam bukan menghasilkan kesimpulan, melainkan catatan-catatan. "Bila Dipo menginginkan bersih-bersih, ya lebih baik diaudit saja, biar clear, biar jelas biar tidak ada kongkalikong. Atau di hold dulu saja anggaran yang 2013, lalu di Audit Investigasi," katanya.
Seperti diketahui, Dipo Alam telah melaporkan dugaan kongkalikong anggaran kementerian dengan DPR. Namun Dipo mengatakan tidak menyebutkan nama-nama kementerian yang dilaporkan seperti yang sekarang beredar di publik.
Selain itu juga Dipo menyurati Menteri Keuangan terkait anggaran senilai Rp 678 miliar di Kemhan, yang berujung dibintanginya anggaran tersebut oleh Menkeu.
Namun, dalam rapat gabungan antara Komisi I DPR, Panglima TNI, Seskab, Menhan dan Menkeu, Senin (10/12), malam Dipo membantah memerintahkan Menkeu memblokir anggaran Kemhan. "Apakah Seskab yang memerintahkan pembintangan atau memblokir, sama sekali tidak benar," kata Dipo saat rapat Senin (10/12), malam itu. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KY Akan Kawal Sidang Mallarangeng
Redaktur : Tim Redaksi