Sayangnya, Dipo enggan mengungkapkan nama tiga kementerian tersebut, maupun anggota dewan yang dimaksud.
"Intinya itu bukan tudigan langsung dari saya. Tapi itu suara dari laporan pegawai negeri sipil kementerian yang kami terima dan pelajari. Kami kroscek dengan pejabat yang melaporkan itu, kami himpun semua dan kroscek dengan pejabatnya, menterinya. Seskab bukan penegak hukum jadi ini diserahkan kepada KPK," tutur Dipo usai menemui penyidik KPK, di Jakarta Selatan, Rabu malam (14/11).
Menurutnya, para pegawai negeri itu merasa sangat tertekan karena mendapat intervensi dari oknum kementerian maupun DPR RI dalam melaksanakan transaksi kongkalikong itu.
Oleh karena itu, melapor ke KPK ia anggap sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi hal serupa lagi. Dalam hal ini ia mengapresiasi laporan para pegawai negeri tersebut pada pihak Seskab.
"Intinya kebangkitan PNS sekarang karena selama ini tertekan oleh beberapa oknum di DPR dan kementeriannya sendiri melalui staf khususnya. Ini tak selalu masalahnya di kerugian negara tapi ada pencegahan yang berpotensi kongkalingkong di sana sehingga kami mendapat laporan itu dan dapat tercegah," paparnya.
Tradisi kongkalikong ini mulai terkuak semenjak Meneg BUMN Dahlan Iskan blak-blakan pada media massa. Hal ini juga pernah ia ungkapkan pada Dipo. Rabu (14/11)siang sejumlah anggota DPR juga menantang Dipo, seperti Tamsil Linrung dan Anis Matta. Mereka meminta Dipo tak berpolemik mengenai kongkalikong, dan melaporkan hal tersebut pada KPK. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... TKI Diperkosa, 70 ribu Buruh Siapkan Unjuk Rasa
Redaktur : Tim Redaksi