"Tidak ada kaitannya kok dengan muatan politis," katanya, Senin (1/10). Karena itu pihaknya menyurati para kepala daerah, pimpinan kementerian/lembaga, dan pejabat eselon I di jajaran pemerintahan agar ikut mengawal pembahasan APBN dan APBD.
"Supaya jangan ada kongkalikong. Data ini bukan untuk membuka aib orang. Tapi, mari kita sama-sama mengawal anggaran," ujar Dipo.
Dia juga membantah bahwa keterangannya tersebut atas instruksi presiden. "Ini murni saya sendiri yang tanggung jawab," tegas Dipo.
Pria yang pernah menjabat deputi Menko Perekonomian itu juga menganggap wajar jika dalam data tersebut Golkar dan PDIP menempati posisi teratas. Alasannya, dua partai itu termasuk yang berhasil di pilkada sehingga menempatkan banyak kader sebagai kepala daerah.
"Jadi, wajar saja kalau mereka paling tinggi dari izin pemeriksaan kepala daerah yang dikeluarkan," katanya.
Sebelumnya, Dipo merilis 176 izin pemeriksaan untuk kepala daerah yang dikelurkan Presiden SBY dalam rentang waktu Oktober 2004 hingga September 2012. Dari jumlah itu, 74,43 persen di antaranya terkait dengan kasus korupsi. Pejabat berlatar belakang parpol mendominasi dengan jumlah 92 persen. Lima yang terbanyak adalah Golkar (64 orang atau 36,36 persen), PDIP (32 orang atau 18,18 persen), Partai Demokrat (20 orang atau 11,36 persen), PPP (17 orang atau 3,97 persen), dan PKB (9 orang atau 5,11 persen). (pri/bay/fal/c2)
BACA ARTIKEL LAINNYA... IDI Minta Tarif Dokter Naik
Redaktur : Tim Redaksi