jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Said Salahudin mengatakan, selama ini kerap muncul persepsi keliru dari sebagian masyarakat bahwa kalau kampanye orang menyampaikan tentang Firman Tuhan berdasarkan kitab suci langsung dituding sebagai penyebar isu SARA . Bahkan, diyakini sebuah pelanggaran.
"Padahal, yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu, adalah pada konteks menghina, bukan membicarakan atau menyampaikannya," ujar Said di Jakarta, Sabtu (28/7).
BACA JUGA: Kampanye 2019 Ganti Presiden Bisa Picu Gesekan Sosial
Karena itu, Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) ini menilai, penyelenggara pemilu perlu membuat batasan terkait itu SARA dalam penyelenggaran Pilpres 2019. Tujuannya, agar masyarakat mempunyai ukuran yang lebih jelas.
Begitu juga soal larangan menghina calon atau peserta pemilu, Said juga menilai perlu dirinci konkretnya seperti apa. Misal, perbuatan apa saja yang dilarang agar ada batasan yang jelas antara kampanye negatif (negative campaign) dan kampanye hitam (black campaign).
BACA JUGA: Jokowi, HT, Grace dan Diaz Tersenyum di Meja Makan Istana
"Kalau sifatnya negative campaign, dimana suatu pihak menyebarluaskan informasi tentang kekurangan atau catatan buruk mengenai calon yang menjadi rivalnya, KPU tentu tidak bisa melarangnya," ucap Said.
BACA JUGA: Demokrat: Jokowi Tak Seberani Pak SBY
Sebab, disebut kampanye negatif ketika suatu 'serangan' dilakukan dengan penyertaan data pendukung yang valid. Lebih dari itu, 'negatif campaign' merupakan ranah politis yang KPU tidak boleh masuk ke situ.
"Tapi soal black campaign harus ada aturan yang tegas. Jika tidak, masa kampanye Pilpres 2019 yang diperkirakan bakal kembali berhadapan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto, akan kembali diramaikan dengan isu seperti Jokowi yang dituduh PKI, Prabowo (diserang dengan tuduhan) seorang pelanggar HAM dan seterusnya," katanya
Said mengkhawatirkan kampanye hitam bakal memancing aksi saling serang dari masing-masing pendukung yang pada ujungnya membuat sesama anak bangsa kembali terbelah seperti di Pilpres 2014 lalu.
"Nah, dalam upaya mencegah perpecahan itu saya kira KPU perlu memberikan kepastian hukum mengenai perbuatan dan tindakan apa saja yang harus dilarang dalam masa kampanye," katanya.
Said meyakini, dengan aturan KPU yang lebih jelas maka Bawaslu bisa lebih mudah melaksanakan fungsi pencegahan dan penindakan pelanggaran emilu, khususnya yang berkaitan dengan isu penghinaan, penghasutan dan gangguan ketertiban umum," pungkas Said.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Empat Oposisi Solid Tantang Jokowi di Pilpres 2019
Redaktur & Reporter : Ken Girsang