jpnn.com, PADANG - Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Dr. Drs. Bahtiar, M.Si, mengatakan, pendidkan politk memiliki peran penting sebagai bagian dalam memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia.
Khusus bagi perempuan, lanjut Bahtiar, pendidikan politik menjadi agenda penting untuk mendukung eksistensi perempuan dalam geliat politik di Indonesia.
BACA JUGA: Direktur Poldagri: Negara Maju Beri 30-70 Persen dari Total Kebutuhan Parpol
“Termasuk dalam menempatkan posisi perempuan dalam proses pencalonan legislatif yang setara dengan kaum laki- laki sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu yaitu 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif,” ujar Bahtiar saat menjadi pembicara utama acara “Pendidikan Politik Bagi Perempuan dalam Memperkuat Peran Perempuan dalam Menyongsong Agenda Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019” di Kota Padang, Sumbar, Kamis (3/8).
Acara yang digelar di Hotel Basko Premier Padang ini dihadiri sekitar 100 peserta yang terdiri dari perwakilan pengurus partai politik, organisasi kemasyarakatan perempuan, dan ormas keagamaan yang ada di Kota Padang.
BACA JUGA: Soal Presidential Threshold, Direktur Poldagri: Ingat, Ada Putusan MK Nomor 51 Tahun 2013
Dipaparkan, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri melakukan kerjasama dengan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) sebagai mitra dalam memperkuat peran perempuan dalam politik, karena KPPI adalah lembaga yang terdiri dari perwakilan perempuan lintas partai politik.
Dikatakan Bahtiar, acara digelar karena Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memandatkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan pendidikan politik.
BACA JUGA: Direktur Poldagri: Penyelenggara Pemilu Bisa Langsung Bekerja
Bahtiar mengatakan, keterwakilan perempuan dalam pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota selama ini masih sangat sedikit alias minim.
“Hal ini harus menjadi acuan kita dalam meningkatkan eksistensi perempuan dalam pencalonan kepala daerah dalam pilkada serentak tahun 2018,” imbuh birokrat asal Sulsel itu.
Dia juga mengajak masyarakat luas untuk mengenal para calon pemimpin yang tidak hanya memiliki kapasitas dan integritas sebagai tokoh. “Tapi juga memiliki visi negarawan,” pungkasnya.
Perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi kegiatan ini karena bermanfaat bagi elemen masyarakat khususnya kaum perempuan di Sumbar.
Diharapkan peserta pada kegiatan ini mampu menjadi “agen demokrasi” dengan menjadi penyebar informasi kepada masyarakat luas mengenai regulasi kepemiluan baik dalam rangka menyongsong pilkada 2018 maupun pemilu serentak 2019.
Pada kegiatan pendidikan politik bagi perempuan yang diselenggarakan di Hotel Basko Premier Padang
Di tempat yang sama, Kepala Sub-Direktorat Pendidikan Etika dan Budaya Politik Kemendagri, Cahyo Ariawan sebagai salah satu narasumber dari Kemendagri menyatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyongsong agenda pemilu serentak 2019.
Selain itu, agenda pendidikan politik ini diharapkan dapat meningkatan kesadaran politik masyarakat, khususnya kaum perempuan sehingga bisa berperan aktif dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu serentak 2019.
Narasumber lain yang dihadirkan adalah Ketua Umum KPPI Pusat dra. Dwi Septiawati dan akademisi dari Universitas Andalas, serta kepala bidang politik dalam negeri Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar. (rl/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Direktur Poldagri Bahtiar: Paket A Paling Moderat
Redaktur & Reporter : Soetomo