jpnn.com - BANDUNG - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Marsudi Syuhud merestui Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ikut meramaikan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mendatang. Bahkan dengan terang-terangan ia menyebut, Aher -sapaan akrab Ahmad Heryawan- sebagai salah satu kandidat kuat yang akan diusung PKS.
Marsudi menilai, sosok Aher merupakan figur yang tepat dan banyak disukai semua kalangan. Karenanya, ia tak ragu memberikan restu kepada gubernur Jawa Barat yang sudah dua kali menjabat itu.
BACA JUGA: TKI Overstayer Diusir Saudi, SBY Diminta Protes
"Dia itu tokoh Jawa Barat yang telah berhasil membangun Jabar dengan baik, soleh, jujur bersih dan sangat paham terhadap ilmu agama. Meski saat ini belum ada keputusan dari partainya (PKS)," kata Marsudi seperti yang dilansir Bandung Ekspres (JPNN Group), Senin (16/12).
Pernyataan dukungan Marsudi ini disampaikan saat bertemu sejumlah tokoh seperti Agnes Sri Poerbasari (dosen Ilmu Filsafat Universitas Indonesia), MH Nurul Huda (Perhimpunan Rumah Indonesia) dan Muhammad Nuruddin (Aliansi Petani Indonesia). Dalam pertemuan itu, hadil pula Aher.
BACA JUGA: Mahfud Kantongi Rekomendasi Kiai, PKB Geber Sosialisasi
Aher yang mendapat restu dari Ormas Islam terbesar di Indonesia itu tampak antusias dalam pertemuan itu. Ia juga menyampaikan pemikirannya saat berdialog dengan tokoh yang hadir. Di antaranya adalah sejumlah Undang-Undang yang mengatur agraria yang dinilainya liberal sehingga merugikan petani kecil.
"Sayangnya, petani tersebut tidak melaporkan ke lembaga pertanian dan pemegang merek benih unggul yang ditangkarnya. Akibatnya, kasus tersebut sampai di meja hijau. Ini gara-gara UU Pertanian, seorang petani justru di penjara. UU ini sangat liberal," kata Heryawan dalam dialog politik bertajuk 'Struktur Kuasa dan Penguatan Politik Kerakyatan' yang digelar Forum Komunikasi Generasi Muda Nahdlatul Ulama (FK-GMNU)
BACA JUGA: Jadi Tahanan KPK, Kajari Praya dan Penyuapnya Bungkam
Untuk itu, kata Aher, diperlukan kekuatan untuk mengubahnya. Untuk itu, negara membutuhkan semacam kelompok 'generasi pengendali' yang dihuni sosok dari berbagai latar belakang. "Perlu kekuatan masyarakat, civil society yang bisa mengejawantahkan dalam bentuk partai, kelompok pemikir, LSM atau ormas. Terlebih, mereka memiliki idealisme yang sama," pungkasnya. (yan/awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Suara PKB Naik, Muhaimin Diprediksi Jadi Capres
Redaktur : Tim Redaksi