jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumsel Herman Deru terus memperkokoh peran dan fungsi camat sebagai pemimpin di wilayah kecamatan.
Hal tersebut dilakukan sebagai langkah percepatan penyelesaian batas kecamatan dan desa atau kelurahan.
BACA JUGA: Terobosan Gubernur Sumsel Herman Deru di Sektor Pangan jadi Percontohan Daerah Lain
Dalam pengarahannya kepada para camat, Gubernur Herman Deru menyampaikan sejumlah poin penting.
"Camat ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan kepala daerah, baik dalam menjalankan tugas pembangunan maupun dalam mengatasi berbagai persoalan di wilayah, termasuk batas wilayah kecamatan," kata Herman Deru.
BACA JUGA: Hadiri Isra Mikraj di Desa Kutapandan, Gubernur Herman Deru Sampaikan 2 Pesan Penting
Gubernur Herman Deru menyampaikan hal itu ketika memberikan pengarahan penguatan tugas camat dalam rangka percepatan penyelesaian batas kecamatan dan desa/kelurahan dalam Rakor Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Hotel Aryaduta, Palembang, Selasa (21/3).
Mantan Bupati Ogan Komering Ulu Timur itu menyampaikan camat sebagai koordinator di kecamatan dan juga perpanjangan tangan kepala daerah mempunyai andil besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
"Camat juga memiliki tugas sebagai perangkat daerah di kewilayahan yang bertanggung jawab terhadap segala persoalan yang terjadi di masyarakat," tegas Herman Deru.
Herman Deru menjelaskan sebagai pemimpin wilayah, camat diberikan kewenangan untuk mengatasi persoalan wilayah yang dipimpinnya.
Kendati begitu, Herman Deru berharap setiap permasalahan sebisanya diselesaikan secara persuasif.
"Karena, kewenangan itu sama dengan senjata. Kewenangan ini bisa digunakan setelah berbagai cara musyawarah sudah tidak bisa dilakukan lagi," terang alumnus STIE Trisna Negara itu.
Melihat begitu besarnya peran camat, Herman Deru mengharapkan agar ke depannya diberikan pendidikan dan latihan sesuai dengan kompetensinya.
"Diklat ini penting, karena tidak semua camat memiliki pengetahuan administrasi," ungkap Herman Deru.
Dia juga mengatakan, dirinya juga akan mengupayakan regulasi pemberian bantuan langsung kepada camat dari Pemprov Sumsel tanpa melalui Pemkab.
"Saat ini hal itu belum bisa dilakukan. Pemprov tidak bisa memberikan bantuan untuk kecamatan secara langsung, hanya bisa dilakukan melalui bangubsus kepada Pemkab. Kita meminta Kemendagri untuk membentuk regulasi agar bantuan ke kecamaan bisa diberikan secara langsung dari provinsi," ujarnya.
Di sisi lain, dia juga berpesan agar para Camat membantu Pemprov Sumsel dalam mempertahankan kearifan lokal.
"Kita harus sama-sama pertahankan kearifan lokal. Saya minta budaya di masing-masing wilayah untuk dipertahankan. Jangan sampai warisan leluhur dan keberagaman ini hilang," bebernya.
Dalam kesempatan itu, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri Safrizal ZA menambahkan camat memiliki tugas cukup penting di pemerintahan.
Di samping berkewajiban menjalankan tugas umum pemerintahan, camat juga berfungsi sebagai perangkat daerah.
"Karena itu, langkah Camat ini harus selaras dengan pemerintah di atasnya, termasuk selaras dengan program gubernur sehingga program pembangunan yang dilakukan berjalan baik," kata Safrizal.
Terlebih, lanjutnya, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah.
Dari identifikasi, Safrizal menyebutkan gubernur diamanahkan 46 wewenang yang harus dijalankan di daerah.
"Tugas gubernur ini tidak mudah. Setiap tugas harus diselaraskan dengan pemerintahan di bawahnya. Apalagi ada 46 tugas yang diamanatkan pusat kepada gubernur dan semuanya belum tentu berjalan baik," jelasnya.
Namun, dia menilai, Herman Deru merupakan salah satu gubernur yang sukses mengimplementasikan tugas tersebut di daerah.
"Pak Herman Deru ini sukses menjalankan tugas yang diberikan pusat. Ini sangat kita apresiasi," terangnya.
Di samping itu, dia mengajak agar para camat dan ASN tetap menjunjung netralitas dalam politik.
"Tahun depan ini tahun politik, jadi tetap jaga netralitas dan upayakan kondusifitas wilayah masing-masing," pungkasnya.
Diketahui, rakor tersebut dihadiri sejumlah bupati dan wali kota, organisasi perangkat daerah, dan camat dari 17 kabupaten dan kota di Sumsel. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi