jpnn.com - JAKARTA - Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Bambang Soepijanto mengharapkan kementeriannya tidak digabung dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Sebab, hal itu berkaitan dengan pola kontrol.
Hal ini disampaikan Bambang saat ditemui usai bertemu pimpinan DPR RI, Jumat (24/10), yang meminta pendapatnya terkait rencana Presiden Joko Widodo menggabung KLH dengan Kemenhut. Bambang mengatakan, secara teknis bidang kerja Kemenhut dengan KLH juga kurang pas.
BACA JUGA: Tewas Ditabrak Kereta, 2 Anggota Polri Diusulkan Naik Pangkat
Menurutnya, KLH merupakan lembaga yang mengontrol semua sektor. Mulai dari pencemaran lingkungan maupun ekosistem. Di sisi lain, Kemenhut merupakan lembaga yang bekerja di tatanan implementasi.
"Kalau misalnya melakukan perizinan (bidang kehutanan), AMDAL-nya (analisis mengenai dampak lingkungan) kan dari lingkungan hidup. Kalau AMDAL digabung dengan orang yang diberi izin, tentu ada conflict of interest," katanya di gedung DPR RI.
BACA JUGA: Sarankan Jokowi Tiru Cara Gus Dur
Bambang menegaskan, idealnya KLH dan Kemenhut tetap berdiri sendiri. “Kementerian LH itu kontrol besar di Indonesia, yang mengamati semua kegiatan yang dilakukan kementerian-kementerian. Jadi jangan digabung dengan satu kementerian," katanya.
Bambang justru mengkhawatirkan ada hambatan dalam pelaksanaan anggaran di Kemenhut dan KLH jika kedua kementerian itu digabung. Alasannya, APBN 2014 akan segera berakhir. Padahal, pelaksanaan anggaran mengacu pada prinsip money follow function (anggaran mengikuti fungsi).
BACA JUGA: PKS Masih Malu-Malu soal Jatah Pimpinan Komisi DPR
Nah, ketika Kementerian LH dengan Kemenhut digabung, maka akan ada fungsi baru yang diikuti oleh anggaran baru. "New function harus ada new budget (anggaran baru, red), berati harus revisi dulu, sementara waktunya kan tinggal dua bulan lagi," jelasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sutarman Tegaskan Kasus Obor Rakyat Tetap Jalan
Redaktur : Tim Redaksi