jpnn.com - JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, belum mau bicara soal jatahnya sebagai pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD), meski Golkar sudah memastikan bagiannya di tiga komisi dan satu AKD.
"Kan ini perkembangan belum selesai. 5 fraksi belum nyatakan nama, jadi belum dibahas dapat berapa," kata Anggota DPR Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) di Senayan, Jakarta, Jumat (24/10).
BACA JUGA: Sutarman Tegaskan Kasus Obor Rakyat Tetap Jalan
Dia menjelaskan, pemilihan pimpinan komisi dan AKD dilakukan bukan di paripurna, tapi di masing-masing komisi dan AKD. HNW juga menyebutkan pembagian pimpinan pun masih dinamis, sehingga fraksi-fraksi di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang diketuai PDI Perjuangan masih bisa dapat jatah pimpinan.
"Pembagian pimpinan AKD ada di komisi, dan paket bisa silang, mix. Bisa dari KMP (Koalisi Merah Putih), dari KIH, bisa sebagian KMP dan KIH, itu terserah dinamika dimasing-masing komisi," jelasnya.
BACA JUGA: Siapa Calon Menteri dari Tanah Papua?
Politikus yang kini menjabat Wakil Ketua MPR RI, ini hanya menekankan jika pembentukan AKD secara utuh tidak boleh berlarut-larut karena Presiden Joko Widodo harus segera bekerja bersama jajarannya.
"Pak Jokowi harus segera kerja. Sekarang kan pimpinan repot untuk berikan pertimbangan tentang nomenklatur kementerian yang harus dibahas di komisi 2. Sementara itu belum ada. Karena itu masalah ini tidak boleh bertele-tele," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Jokowi Diminta tak Abaikan Saran KPK Dalam Memilih Menteri
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPD Yakin Jokowi tak Cuekin Daerah
Redaktur : Tim Redaksi