Dirut NNT Dituding Bohong di Sidang MK

Selasa, 08 Mei 2012 – 18:51 WIB

JAKARTA - Direktur Utama PT Daerah Maju Bersaing (DMB), Andy Hadianto menuding keterangan Direktur PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), Martiono Hadianto bahwa hasil dividen sebesar USD 38 juta dolar untuk Pemda Nusa Tenggara Bearat (NTB) sebagai pemberian dari PT NNT sama sekali tidak benar. Menurut Andy, perolehan dividen sebanyak itu merupakan hasil negosiasi perusahan yang dipimpinnya dengan pihak NNT.

“Jadi, dana 38 juta dolar AS itu kita dapat dengan negosiasi keras kepada NNT, sehingga kita memperoleh 38 juta dolar AS saat membeli saham Newmont 10 persen pada 2006-2007," kata Andy kepada pers di Jakarta, Selasa (8/5). Pernyataan Andy itu untuk menanggapi keterangan Martiono  dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang digelar di Jakarta, Selasa (8/5).

Andy juga mengungkap kekecewaannya karena Martiono tidak menjelaskan secara detail sesuai fakta hukum. Ditegaskannya, dividen yang merupakan juga kompensasi bagi daerah penghasil tidak didapat dengan mudah. Sebab, dividen hingga USD 38 juta itu didapatmelalui negosiasi yang terus menerus.

"Karena itu Martiono tidak boleh berbohong dan memaparkan data tanpa bukti yang kuat. Itu kan sama saja berbohong.” tegas Andy.

Dijelaskan Andy, pada 24 April lalu Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zainul Majdi juga telah memberi kesaksian dan paparan soal perolehan yang didapat daerah dari PT NNT. Disebutkannya, dari 24 persen saham milik daerah, Pemda NTB hingga 2011 memperoleh USD 72 juta. Rinciannya, USD 38 juta sebagau manfaat tidak langsung sedangkan USD 34 juga sebagai manfaat langsung (dividen 2010-2011).

“Dengan demikian, apa yang dipaparkan Martiono tidak benar. Jika mau bukti, saya akan ungkapkan, dan itu bukti sangat otentik. Kita tidak begitu saja mendapatkan 38 juta dolar AS dari Newmont,” katanya.

Menurut Andy, pemerintah pusat sebaiknya menyerahkan pembelian sisa saham divestasi 7 persen ke Pemda NTB. Sebab, tidak ada gunanya jika pusat hanya membeli sisa saham yang jumlahnya hanya 7 persen.

“Untuk apa cuma tujun persen? Kalau pemerintah pusat serius dan mau, kenapa tidak dari awal, dulu ketika ditawarkan menolak. Sekarang ketika daerah bersemangat untuk membeli, dicegah. Ini kan jadi aneh,” ujar Andy.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ekspor Walet Bisa Langsung ke Tiongkok


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler