jpnn.com, DEPOK - Komite SMA Negeri 6 Depok menanggapi pernyataan Gubernur terpilih Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Pria yang akrab disapa Demul itu belakangan menyinggung soal biaya study tour atau Kunjung Objek Belajar (KOB) senilai Rp 5,5 juta.
BACA JUGA: Pemkot Yogyakarta Tidak Melarang Study Tour, tetapi
Ketua Komite SMAN 6 Depok Eko Pujianto mengatakan, isu yang disampaikan Demul menyesatkan dan tidak sesuai degan fakta di lapangan.
"Saya menduga Kang Dedi mendapatkan informasi yang salah. Seharusnya cek dan ricek dahulu sebelum mengeluarkan pernyataan. Jangan asal bicara," kata Eko, Sabtu (15/2).
BACA JUGA: DKI Melarang Acara Perpisahan dan Study Tour di Luar Sekolah
Pelaksanaan KOB merupakan bagian dari kurikulum saat ini dan itu dilakukan oleh sekolah-sekolah serta sudah ditetapkan jauh sebelum kepala daerah terpilih.
Kegiatan yang sering disalahartikan sebagai study tour, padahal merupakan bagian dari Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), merupakan pendekatan pembelajaran lintas disiplin ilmu yang bertujuan untuk memperkuat kompetensi dan karakter siswa.
BACA JUGA: Respons Dedi Mulyadi soal Rencana Reaktivasi Bandara Husein Sastranegara
"Jadi, ini bukan hura-hura, ada proyek pengabdian ke masyarakat dan penelitian yang hasilnya akan jadi penilaian," jelasnya.
Dalam pelaksanaannya semua orang tua atau wali murid diajak musyawarah bersama dengan pihak sekolah. Termasuk juga terkait dengan biaya yang dikeluarkan karena kegiatan ini tidak disubsidi pemerintah.
Pihak Komite dan sekolah juga mengajukan syarat-syarat ketat kepada travel terpilih, terkait armada yang terbaik, penginapannya, akomodasi lainnya.
Bahkan ada jaminan jika ada anak yang sakit, di mana pun lokasinya maka akan diantar langsung pulang hingga ke rumahnya.
"Kami juga meminta travel agar mengingatkan dan menjamin anak-anak melakukan ibadahnya," ujarnya.
Di sisi lain, dari kesepakatan bersama wali murid, dana yang disepakati secara musyawarah mufakat sebesar Rp 3,8 juta, uang tersebut juga digunakan untuk menyubsidi silang kepada siswa-siswa yang benar-benar tidak mampu.
"Jadi, bukan hanya pemerintah saja yang bisa menyubsidi, kami orang tua wali murid juga memberikan subsidi bagi mereka yang kurang beruntung. Bagi orang tua juga diberikan kebebasan mencicil dan juga mengajukan keringanan ke sekolah," terangnya.
Kepada orang tua siswa yang ekonominya sedang menurun, sekolah juga memberikan program kegiatan di dalam kota yang sangat terjangkau. Juga bisa dicicil sehingga tidak memberatkan.
"Itu semua sudah dipikirkan matang-matang agar kegiatan ini berjalan," imbuhnya.
Karenanya, Eko mempertanyakan ihwal imbauan Kang Dedi agar KOB atau study tour ini dihentikan.
"Enggak bisa seenaknya asal ngomong. Ini ada kurikulumnya, agenda juga sejak lama dan mayoritas orang tua setuju, polling anak-anak juga setuju."
"Kalau dihentikan tiba-tiba hanya ada satu dua orang yang keberatan dan patut dipertanyakan kebenarannya, ini keadilan macam apa? Demokrasi apa? Silakan dijawab," tegasnya.
Dia balik bertanya, apakah bijak mengecewakan ratusan orang siswa hanya demi segelintir orang yang belum tentu kebenarannya.
"Apalagi, para orang tua siswa ini juga sudah diberikan pilihan untuk mengajukan keberatan hingga kegiatan lainnya sebagai pengganti KOB," tuturnya.
Eko menduga, awal munculnya isu soal KOB SMAN 6 Depok itu dari postingan di blog, bukan dari media.
"Karenanya pejabat pemerintah harus melek media, agar tidak termakan isu-isu yang tidak benar," tegasnya.
Sebagai Ketua Komite yang mewakili sekitar 900-an Orang Tua Siswa SMAN 6 Depok, Eko berharap para pejabat pemerintahan tidak terburu-buru mengomentari sesuatu.
"Tolong jangan asal komentar, karena yang rugi reputasi sekolah ini. Saya berani ngomong seperti ini karena kami di komite bekerja ikhlas lillahi taala," tandasnya. (mcr27/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina