jpnn.com, JAKARTA - Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Siti Zuhro menyatakan pemerintah bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas politik di Tanah Air.
Hal itu disampaikan Prof Siti Zuhro saat diskusi daring terkait kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang dipantau di Jakarta, Sabtu (6/3).
BACA JUGA: Kombes Hadi Angkat Bicara soal KLB Demokrat Sibolangit, Begini Kalimatnya
"Dalam konteks negara bangsa bagaimanapun juga pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas politik," kata Prof Siti.
Dia menyebut Pemerintahan di negara mana pun tidak akan mampu membangun tanpa ditopang stabilitas politik dan keamanan yang baik.
BACA JUGA: Ferdinand: Moeldoko Menang 2-0 Melawan SBY dan AHY
Karena itu, situasi politik akhir-akhir ini menurutnya harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Terlebih sistem multi partai bukan tanpa konsekuensi logis.
"Ini luar biasa. Jadi kompetisi antarpartai politik harus dikelola betul-betul dengan matang tanpa membenturkan karena itu tidak baik," ujar Prof Siti Zuhro.
BACA JUGA: Kematian Herman Tak Wajar, Polisi Gali Makam, 6 Anggota Polres Sudah Ditahan
Dia kemudian mengatakan meskipun saat ini kursi parlemen didominasi oleh partai politik pendukung pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Siti menilai KLB Demokrat bisa jadi bertujuan agar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sendirian menjadi partai oposisi.
Siti juga menyebut kisruh di tubuh Demokrat harus menjadi pembelajaran bagi semua pengurus partai pemenang Pemilu 2009 tersebut agar menentukan sikap yang jelas apakah sebagai oposisi atau pendukung pemerintah.
Bila sikap tegas itu ditampilkan sejak awal, Prof Siti Zuhro meyakini kejadian yang menimpa Demokrat akan mendapat simpati luar biasa dari masyarakat.
"Jadi kalau disebut partai penyeimbang, itu tidak jelas," pungkasnya.(antara/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam