KARAWANG-Sekitar 1000 perusahan yang ada di Kabupaten Karawang memerlukan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak para karyawannya. Namun, jumlah sebanyak itu tidak diimbangi tenaga pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrasn) Kabupaten Karawang yang hanya berjumlah 6 orang.
Demikian kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ramon Wibawa Laksana. "Dengan rasio pengawas yang hanya 6 serta perusahaan sebanyak 1.000 tentunya cukup repot. Dengan demikian, pengawasan menjadi tidak efektif dan ini menjadi masalah kita," ujarnya kepada Pasundan Ekspres (Grup JPNN).
Akan tetapi, dengan minimnya tenaga pengawas tidak membuat Disnakertrans Kabupaten Karawang tidak mengendurkan fungsinya dalam membina dan mengawasi perusahaan di Karawang. Diakuinya, dari permasalahan yang dialamai antara pekerja dan perusahaan dapat diselsaikan. "Dari sekitar 1000 perusahaan itu, kita menargetkan perusahaan masuk dalam rencana kerja Disnaker Karawang. Semua permasalahn kita dapat diatasi," katanya.
Ramon menuturkan, pihaknya selalu menerima pengaduan dari serikat tenaga kerja di berbagai perusahaan jika terjadi adanya pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kerja. Sehingga, kata Ramon, pengawasan bisa berjalan dengan efektif mengingat keterbatasan tenaga pengawas Disnaker Karawang.
“Kita tetap berupaya semua perusahaan dalam pengawasan dengan permasalahan yang muncul. Pengawasan yang seharusnya reguler memang banyak yang tertunda karena banyak hal seperti aksi mogok kerja dan demonstrasi yang sifatnya situasional," paparnya.
Dengan semakin bertambahnya perusahaan yang berdiri di Karawang, untuk itu Ramon berharap untuk rekrutment pegawai ada pengkhususan bagi penerimaan pengawas perusahaan. Karena jumlah pengawas semakin berkurang dengan adanya pensiun. "Kita sudah minta ke BKD Karawang tapi itu kewenangan pusat. Saat ini kita optimalkan saja tenaga yang ada,"imbuhnya.
Saat ini, menurut catatan Disnakertrans terdapat sekitar 1000 perusahaan yang berdiri di Kabupaten Karawang terdiri dari perusahaan besar, menengah hingga perusahaan kecil.(nof/man)
Demikian kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ramon Wibawa Laksana. "Dengan rasio pengawas yang hanya 6 serta perusahaan sebanyak 1.000 tentunya cukup repot. Dengan demikian, pengawasan menjadi tidak efektif dan ini menjadi masalah kita," ujarnya kepada Pasundan Ekspres (Grup JPNN).
Akan tetapi, dengan minimnya tenaga pengawas tidak membuat Disnakertrans Kabupaten Karawang tidak mengendurkan fungsinya dalam membina dan mengawasi perusahaan di Karawang. Diakuinya, dari permasalahan yang dialamai antara pekerja dan perusahaan dapat diselsaikan. "Dari sekitar 1000 perusahaan itu, kita menargetkan perusahaan masuk dalam rencana kerja Disnaker Karawang. Semua permasalahn kita dapat diatasi," katanya.
Ramon menuturkan, pihaknya selalu menerima pengaduan dari serikat tenaga kerja di berbagai perusahaan jika terjadi adanya pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kerja. Sehingga, kata Ramon, pengawasan bisa berjalan dengan efektif mengingat keterbatasan tenaga pengawas Disnaker Karawang.
“Kita tetap berupaya semua perusahaan dalam pengawasan dengan permasalahan yang muncul. Pengawasan yang seharusnya reguler memang banyak yang tertunda karena banyak hal seperti aksi mogok kerja dan demonstrasi yang sifatnya situasional," paparnya.
Dengan semakin bertambahnya perusahaan yang berdiri di Karawang, untuk itu Ramon berharap untuk rekrutment pegawai ada pengkhususan bagi penerimaan pengawas perusahaan. Karena jumlah pengawas semakin berkurang dengan adanya pensiun. "Kita sudah minta ke BKD Karawang tapi itu kewenangan pusat. Saat ini kita optimalkan saja tenaga yang ada,"imbuhnya.
Saat ini, menurut catatan Disnakertrans terdapat sekitar 1000 perusahaan yang berdiri di Kabupaten Karawang terdiri dari perusahaan besar, menengah hingga perusahaan kecil.(nof/man)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lima Pasien Gizi Buruk Dirawat
Redaktur : Tim Redaksi