JAKARTA - Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar mengatakan surat DPC PPP Surakarta, Jawa Tengah kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) seharusnya bisa jadi bagian dari perbaikan sikap Jimly Ashidiqie mengelola lembaga yang dia pimpin.
"Saran saya, jadikan saja surat tersebut sebagai evaluasi DKPP secara menyeluruh. Setidaknya surat itu dapat mengurangi gaya Jimly Ashidiqie bagaikan direktur utama sebuah perusahaan," kata Junisab Akbar, di Jakarta, Rabu (17/7).
Lihat agenda kerja Jimly akhir-akhir ini ke berbagai daerah. "Apakah itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari DKPP?. Lantas, kalau dia mengklaim bahwa itu adalah pekerjaan DKPP, pertanyaannya, apakah pekerjaan ke daerah itu harus dia sendiri yang melakukannya?. Kan banyak Komisioner DKPP," ungkap.
Jadi menurut kami, Jimly lebih baik mundur saja dari DKPP jika masih memiliki keinginan "bermain politik" seperti suara dari PPP itu. Pendapat PPP benar. Saya mendukung suara PPP terkait kinerja dan perilaku Jimly saat nonton bareng itu.
"Kami mendorong agar DKPP yang didalamnya ada Komisioner KPU dan Bawaslu untuk membawa masalah itu ke sidang etik, agar kritik dari masyarakat seperti PPP itu menjadi momentum kontrol diri bukan malah kritik itu "dilacikan" oleh DKPP," saran Junisab. (fas/jpnn)
"Saran saya, jadikan saja surat tersebut sebagai evaluasi DKPP secara menyeluruh. Setidaknya surat itu dapat mengurangi gaya Jimly Ashidiqie bagaikan direktur utama sebuah perusahaan," kata Junisab Akbar, di Jakarta, Rabu (17/7).
Lihat agenda kerja Jimly akhir-akhir ini ke berbagai daerah. "Apakah itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari DKPP?. Lantas, kalau dia mengklaim bahwa itu adalah pekerjaan DKPP, pertanyaannya, apakah pekerjaan ke daerah itu harus dia sendiri yang melakukannya?. Kan banyak Komisioner DKPP," ungkap.
Jadi menurut kami, Jimly lebih baik mundur saja dari DKPP jika masih memiliki keinginan "bermain politik" seperti suara dari PPP itu. Pendapat PPP benar. Saya mendukung suara PPP terkait kinerja dan perilaku Jimly saat nonton bareng itu.
"Kami mendorong agar DKPP yang didalamnya ada Komisioner KPU dan Bawaslu untuk membawa masalah itu ke sidang etik, agar kritik dari masyarakat seperti PPP itu menjadi momentum kontrol diri bukan malah kritik itu "dilacikan" oleh DKPP," saran Junisab. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kiemas Tak Ingin Ada Boikot
Redaktur : Tim Redaksi