Kiemas Tak Ingin Ada Boikot

JAKARTA - Taufiq Kiemas mulai unjuk kekuatan sebagai bagian dari koalisi besar yang dibangun SBY-BoedionoKetua MPR itu kini pasang badan melawan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mengancam memboikot pelantikan presiden pada 20 Oktober nanti

BACA JUGA: Caleg PAN Uji Materi UU Pemilu ke MK

Suami Megawati tersebut menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya tidak akan terpengaruh dengan lontaran wacana boikot ituTerlebih lagi, Kiemas menilai pemilihan pimpinan MPR Sabtu lalu (3/10) sah

BACA JUGA: DPD Ancam Boikot Pelantikan Presiden dan Wakil

"(Pemilihan, Red) itu sahKalau mau diancam, apa lagi yang mau diancam" gertak Kiemas di gedung parlemen kemarin (7/10).Menurut politikus senior PDIP itu, permintaan DPD agar mengganti Ahmad Farhan Hamid dari posisi wakil ketua MPR tidak memiliki landasan kuat

BACA JUGA: Tindak Lanjuti Rekomendasi Angket

Bahkan, kalau Farhan dibatalkan, pimpinan MPR yang lain, termasuk Kiemas, bakal dianggap cacatSebab, dia dipilih lewat sistem paket.

?Kalau Farhan dibatalkan, berarti semua cacat(DPD, Red) itu main-main sajaKalau satu cacat, semua cacatItu paket kolektif, hasil pilihan kolektif," ujarnya.
Kiemas terpilih berkat sokongan DemokratDalam paket kepemimpinan tersebut, dia didampingi empat wakil, yakni Hajrianto YThohari (Golkar), Melani Leimena (Demokrat), Lukman Hakim Saifuddin (PPP), dan Farhan (DPD)Sebagian besar anggota DPD menganggap Farhan bukan representasi mereka. 

Secara terpisah, anggota DPD dari Sulawesi Barat Muhammad Asri Anas kembali menegaskan sikap pribadi untuk memboikot pelantikan presiden dan wakil presiden kalau Farhan tidak diganti"Saya bergerak terus untuk berkonsolidasi dengan teman-temanDi internal DPD, banyak yang merespons," papar dia.
Dia menolak bila dianggap tidak dewasa dan berlebihanMenurut Asri, pelantikan presiden dan wakil presiden memang harus dihormatiTapi, menghargai proses politik di internal DPD juga merupakan bagian dari kedewasaan.

?Kami juga meminta agar pimpinan DPD membantu secara seriusPendekatan politik dan normatif harus dilakukan bersama," tegasnyaSampai sekarang, ancaman boikot tersebut memang belum menjadi keputusan DPD secara kelembagaanBaru sejumlah pribadi yang melontarkan niat ituSelain Asri, ada anggota DPD dari Maluku, yakni John Pieris.

DPD berpandangan, pimpinan MPR dari unsur DPD harus diambil dari nama-nama yang diusulkan secara resmi oleh DPD secara kelembagaanKedua nama yang diprioritaskan itu adalah Aksa Mahmud (Sulawesi Selatan) dan Djan Faridz (DKI Jakarta)Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai penolakan DPD terhadap Farhan agak lemahSecara legal-formal, pemilihan itu memang sudah sah, bahkan tidak bertentangan dengan tatib DPDPasal 102 ayat 2 tatib tersebut tidak membatasi hak anggota DPD lain untuk diajukan sebagai paket calon pimpinan MPR atas permintaan anggota MPR dari DPR.
Hanya, secara politik, langkah tersebut mungkin menimbulkan masalah terhadap kepemimpinan Farhan"Tapi, bisa jadi kelak penolakan itu melemah seiring dengan berjalannya waktu," ucap Ray(pri/tof)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Prioritaskan Ganti Anggota KPU