jpnn.com - PALUTA – Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Sumut, dinilai tidak pro rakyat. Hal itu terbukti dengan penghapusan atau pemotongan anggaran premi JKN yang diperuntukkan untuk warga miskin sebesar Rp978.770.160, dari Rencana Kerja Anggaran (RKA).
Premi JKN sebelum dipangkas Dinkes Paluta sebesar Rp2.503.766.160. Setelah dipangkas pada pengajuan RKA kedua, turun menjadi Rp1.524.996.000 atau hilang Rp978.770.160.
BACA JUGA: Kasad Hadiri Natal Bersama Prajurit dan Masyarakat di Wamena
Data yang dihimpun Metro Tabagsel (Grup JPNN) dari Komisi C DPRD Paluta, anggaran belanja Dinkes sebesar Rp50.166.060.000 yang terbagi atas belanja langsung sebesar Rp24.621.265.000 dan belanja tidak langsung sebesar Rp25.544.795.000.
Setelah melalui pembahasan dengan Komisi C DPRD selaku mitra kerja Dinkes, akhirnya Dinkes disarankan mengurangi atau efisiensi sebesar Rp2.000.000.000 dengan harapan pihak Dinkes bisa memangkas anggaran dari beberapa program yang tidak bersentuhan dengan kepentingan rakyat miskin.
BACA JUGA: Anggota Komisi III DPR Nilai Rutan Kapuas Terbaik
Selanjutnya, kesanggupan untuk memangkas sebahagian anggaran pun disetujui Dinkes Paluta dengan mengajukan RKA kedua. Namun, pemangkasan dengan tujuan efisiensi anggaran justru diambil dari pembayaran premi JKN sebesar Rp978.770.160.
Sedangkan Rp1.021.229.840 lagi dipotong dari beberapa program yang memang tidak menyentuh sama sekali dengan kepentingan rakyat miskin.
BACA JUGA: Antrean Padat, Dua Loket Gerbang Tol Cikampek Malah Tutup
“Kita heran, kenapa justru anggaran untuk rakyat miskin yang dipotongnya, apa sudah tak perduli dia dengan rakyat miskin ini,” kata Ketua Komisi C Amas Muda Siregar SE didampingi Wakil Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi Komaria Siregar SKM dan Sapnawati Nasution SE.
Seharusnya, Kepala Dinas Kesehatan Zunaidah Hasanah Harahap harus jeli dan tahu mana yang menjadi prioritas dan mana yang tidak menjadi prioritas. Potongan yang disarankan oleh Komisi C lanjutnya, bisa saja dari pengadaan ATK, sosialisasi atau barang habis.
“Jangan hanya sosialisasi saja, ini udah jelas program pro rakyat miskin, malah tidak ditingkatkan,” ujarnya.
Senada dikatakan Anggota Komisi C Muhammad Amin Siregar, yang mengaku kecewa melihat RKA yang disusun Dinkes. Ia menilai, RKA yang disusun kurang mencerminkan pro rakyat.
“Kita kecewa dengan Ibu Kepala Dinas Kesehatan, apakah mereka tidak tahu dan tidak pernah turun langsung ke masyarakat, untuk melihat permasalahan sesungguhnya di tengah-tengah masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Kadis Kesehatan Zunaidah Hasanah Harahap saat dikonfirmasi membantah adanya pencoretan dan pengurangan anggaran premi JKN pada pengajuan RKA Dinkes Paluta.
“Gak ada dihapus, kata siapa dihapus, lagian itu kan masih RKA,” kata Zunaidah via selulernya.
RKA yang sedang dalam pembahasan di Komisi C, hanyalah bersifat sementara dan belum final. Artinya RKA suatu waktu masih bisa berubah. “Nanti sama-sama tahu di rapat pengesahan, ini belum final,” pungkasnya. (mag-02)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lagi, Dua Korban Longsor Banjarnegara Ditemukan
Redaktur : Tim Redaksi