jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberi sinyal parpolnya serius mengusulkan hak angket di DPR terhadap dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Dia bahkan menyebut Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md sudah membentuk tim khusus menyelidiki berbagai kecurangan yang terjadi.
BACA JUGA: Hak Angket Terancam Mandek Jika Langkah Ini Tak Dilakukan
Dia berkata demikian demi menjawab pertanyaan awak media soal keseriusan PDIP untuk menggulirkan hak angket di DPR RI.
"Terkait dengan berbagai upaya, baik hukum maupun politik, dan juga penggalangan terhadap kelompok-kelompok prodemokrasi yang sangat peduli untuk menyelamatkan suara rakyat dan demokrasi, telah dibentuk tim khusus," kata Hasto kepada awak media di Jakarta, Rabu (28/2).
BACA JUGA: Soal Pro Kontra Kenaikan Pangkat Prabowo, Jokowi Sebut Nama Luhut & Susilo Bambang Yudhoyono
Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu mengatakan parpol dalam TPN Ganjar-Mahfud akan menentukan langkah lanjutan terhadap hak angket setelah tim khusus selesai mengumpulkan fakta terhadap dugaan kecurangan pemilu.
"Kemudian akan memberikan suatu rekomendasi terkait dengan strategi lengkap dengan time table-nya, termasuk dengan kemungkinan-kemungkinan penggunaan hak angket," kata Hasto.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Ucapkan Selamat kepada Jenderal Prabowo
Diketahui, hak angket pertama kali digulirkan oleh capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu.
Ganjar menyebut semua pihak tidak perlu takut terhadap wacana DPR RI menggunakan hak angket menyikapi dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.
Dia berkata demikian demi menjawab pertanyaan awak media setelah bertemu para sukarelawan di Jakarta Pusat, Jumat (23/2) lalu.
"Jadi, enggak perlu takut. Ini biasa saja, kok, dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia," kata Ganjar, Jumat.
Eks Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan pelaksanaan pemilu belakangan menuai berbagai sorotan dengan berbagai kejanggalan.
Semisal, kata Ganjar, penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang banyak dipersoalkan karena sering terjadi salah konversi data.
"Terus kemudian kedua bagaiamana cerita yang ada di lapangan, bagaiamana aparatur dan sebagainya," kata alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.
Ganjar menyebut berbagai kejanggalan selama pelaksanaan Pemilu 2024 bisa dibuktikan terjadi atau tidaknya melalui hak angket di DPR RI.
"Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar, jadi angket menurut saya cara yang paling pas, lah," ungkap dia. (ast/jpnn.com)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan