Ditanya soal Perppu, Jokowi Justru Mau Evaluasi Program KPK

Senin, 09 Desember 2019 – 15:17 WIB
Presiden Jokowi peringati Hari Antikorupsi Sedunia di SMKN 57 Jakarta, Senin (9/12). Foto BPMI Setpres

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap keinginannya melakukan evaluasi terhadap program yang selama ini berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di SMKN 57 Jakarta, Senin (9/12).

BACA JUGA: Gagal Memeluk Jokowi, Saut Situmorang Gigit Jari

Saat ditanya soal penerbitan Perppu tentang perubahan KPK. Jokowi menyatakan bahwa sampai detik ini dirinya masih melihat dan mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu tentang KPK.

"Tapi kan undang-undangnya belum berjalan. Kalau nanti sudah lengkap, sudah ada dewas, sudah ada pimpinan KPK yang baru nanti kita evaluasi lah. Saya kira kita harus mengevaluasi seluruh program yang hampir 20 tahun ini berjalan," ucap Jokowi.

BACA JUGA: KPK Janji Memublikasikan Laporan Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan

Hal pertama yang ingin dievalusasi suami Iriana itu adalah masalah penindakan. Sebab, dia ingin KPK membangun sistem dalam rangka memberikan pagar supaya
tidak terjadi lagi penyelewengan.

Kedua, masalah rekrutmen politik. "Jangan sampai rekrutmen politik membutuhkan biaya yang besar sehingga nanti orang akan tengak-tengok bagaimana pengembaliannya. Bahaya."

BACA JUGA: Ketua KPK Agus Rahardjo: Mungkin Kami juga Perlu Merenung

Ketika, dia ingin agenda pemberantasan tindak pindana korupsi di KPK itu memiliki fokus. "Jangan semua dikerjakan tidak akan menyelesaikan masalah. Evaluasi-evalusasi seperti inilah yang harus kita mulai koreksi, sehingga betul-betul setiap tindakan itu ada hasilnya yang konkret, bisa diukur," tuturnya.

Terakhir, masalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang selama puluhan tahun menjadi andalan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi.

"Menurut saya, OTT, penindakan perlu tapi setelah penindakan harus ada perbaikan sistem masuk ke instansi. Misalnya satu provinsi ada gubernur ditangkap, setelah ditangkap seharusnya perbaikan sistem masuk ke situ," jelas mantan wali kota Solo itu.

Oleh karena itu, kata Jokowi, dalam waktu dekat dia akan segera bertemu dengan pimpinan KPK guna menyampaikan semua itu. Apa-apa yang diperlukan menurutnya harus segera dipersiapkan. Baik terkait perbaikan sistem, rekrutmen sistem di partai politik, maupun fokus di KPK.

"Sekali lagi saya sampaikan kita harus fokus tidak sporadis seperti itu, semua dikerjakan. Tidak mungkin menyelesaikan masalah. Percaya saya. Mulai dari mana? Sistem rekrutmen politik ya bersama-sama dari situ, atau perbaikan sistem pemerintah pusat ayo kita mulai," tandasnya. (fat/jpnn)


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler