jpnn.com, BOGOR - Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY meyakini kepengurusannya tidak akan tergoyahkan oleh manuver kubu pengurus pimpinan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Saat ini kubu Moeldoko yang merasa sah sebagai pengurus PD hasil kongres luar biasa (KLB) sedang mengajukan permohonan peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung (MA).
BACA JUGA: Upaya Moeldoko Rebut Demokrat Seperti Itu, Banyak Purnawirawan Jadi Malu
AHY menyampaikan itu guna menjawab pertanyaan awak media pada konferensi pers bersama Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sesuai pertemuan di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/4).
"Kami memang terus menghadapi upaya peninjauan kembali yang dilakukan oleh KSP Moeldoko, temannya Pak Airlangga di sana, sama-sama kita tahu dalam pemerintahan," kata AHY.
BACA JUGA: Airlangga Tiba di Cikeas, AHY dan Ibas Menyambut, SBY Tidak Ikut
Moeldoko dipilih menjadi ketua umum PD pada KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 21 Maret 2021.
Namun, pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly memutuskan hanya mengakui satu kepengurusan PD di bawah AHY.
BACA JUGA: Elektabilitas Ridwan Kamil Lebih Tinggi dari Erick Thohir, AHY Jauh
Demokrat kubu Moeldoko pun menggugat keputusan Menkumham tersebut ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Walakin, dari tingkat pertama hingga kasasi, gugatan PD kubu Moeldoko selalu ditolak pengadilan.
Meski demikian hal itu tidak menyurutkan langkah kubu Moeldoko Cs untuk mendapat pengakuan. Pada 3 Maret 2023, kepengurusan DPP PD kubu Moeldoko mengajukan permohonan PK ke MA.
AHY menuturkan pihaknya sudah 16 kali menghadapi kubu Moeldoko dalam kisruh kepengurusan Partai Demokrat tersebut.
Putra Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu tetap meyakini Moeldoko tidak akan menang di tingkat PK.
"Tidak ada celah sedikit pun secara hukum yang bisa memenangkan PK KSP Moeldoko karena tidak ada novum," ucapnya.
Namun, AHY menganggap hal itu bukan semata soal hukum, melainkan juga ada politik di dalamnya.
Mantan tentara dengan pangkat terakhir mayor itu pun tidak mau sengketa kepengurusan parpolnya diputus atas dasar kongkalikong.
"Jangan sampai ada keputusan-keputusan cepat yang dilakukan di ruang gelap yang kemudian bukan hanya mengagetkan, tetapi juga benar-benar menghancurkan demokrasi kita," katanya.
AHY juga berterima kasih kepada Airlangga yang memberikan dukungan morel kepada kubunya sejak kisruh kepengurusan di Partai Demokrat bermula.
"Waktu itu saya ingat jelas beliau mengatakan, 'wah yang begini-begini enggak boleh terjadi sebetulnya di negara kita'," ujar AHY menirukan ucapan Airlangga.
Abiturien Akmil 2000 itu juga mengharapkan penguasa tidak mengintervensi parpol.
"Tidak ada partai mana pun di Indonesia ini yang kemudian diintervensi, dirampas kedaulatannya oleh tangan-tangan kekuasaan yang hari ini juga masih merajalela, baik secara politik, hukum dan sosial," kata AHY.(mcr8/jpnn.com)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anas-Moeldoko Bisa Jatuhkan Demokrat? Anak Buah AHY: Kami Siap Hadapi
Redaktur : Antoni
Reporter : Kenny Kurnia Putra