jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jazuli Juwaini mengaku menegur keras anggota Komisi VI DPR Rafly Kande. Teguran dilakukan karena Rafly membuat pernyataan soal kemungkinan regulasi tanaman ganja agar bisa diekspor untuk kebutuhan farmasi atau obat.
Pernyataan itu dilontarkan Rafly saat rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Kamis (30/1) yang membahas tentang peningkatan ekspor komoditas nasional dan lokal untuk menggenjot ekonomi dan pemasukan negara.
BACA JUGA: Usulan Indonesia Ekspor Ganja Dapat Penolakan
Menurut dia, Rafly melihat ganja sering disalahgunakan sebagai narkotika, dan Aceh daerah pemilihannya sering dikaitkan dengan tanaman ini. Kala itu, ujar Jazuli, Rafly berpendapat negara perlu tegas meregulasi untuk mengatasi penyalahgunaan ini. Jikapun ada manfaat, Rafly meminta negara mengkajinya dalam batasan ketat dan terbatas apakah untuk ekspor demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk untuk obat atau farmasi.
"Sekalipun demikian, Fraksi PKS menilai pernyataan pribadi Pak Rafly itu kontroversial dan telah menimbulkan polemik yang kontraproduktif, apalagi usulan itu tidak mencerminkan sikap Fraksi PKS," kata Jazuli dalam siaran pers yang diterima jpnn.com, Minggu (2/2).
BACA JUGA: Polisi Temukan Ladang Ganja di Perbukitan Hutan Lindung
Karena pernyataan Rafly yang kontroversial itu, PKS merasa perlu meluruskan. Sebab, selama ini PKS merupakan partai yang justru dikenal vokal menolak narkoba dan mendukung BNN.
Ia menambahkan, betatapun menurut Rafly ada peluang tanaman ganja bila bisa diatur di regulasi yang khusus, namun FPKS tetap berpedoman pada undang-undang yang melarang ganja.
BACA JUGA: Banjir di Depan Istana Merdeka, Airnya Berwarna Seperti Teh Susu
"FPKS memahami bahwa UU kita khususnya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tegas melarang ganja dan mengkatagorikannya sebagai narkotika golongan 1," ujar anggota Komisi I DPR itu.
Menurut Jazuli, narkotika golongan ini dilarang untuk pelayanan kesehatan, meski dalam UU 35 Tahun 2009 juga terdapat pengecualian dalam jumlah terbatas bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Atas dasar itulah Fraksi PKS menegur keras Pak Rafly. Yang bersangkutan meminta maaf atas kekhilafan pikiran dan pernyataan pribadinya itu sehingga menimbulkan polemik serta membuat salah paham di kalangan masyarakat. Beliau menarik usulan pribadinya tersebut," ungkap Jazuli.
FPKS meminta Rafly agar berhati-hati dalam membuat pernyataan yang lebih banyak mudaratnya, apalagi menyangkut isu sensitif yang bisa kontraproduktif dengan semangat pemberantasan narkoba, yang selama ini menjadi perhatian penting PKS.
Ia menegaskan dengan teguran keras FPKS dan permintaan maaf Rafly, serta penarikan usulan pribadinya itu, diharapkan kesalahpahaman dan polemik yang berkembang di masyarakat bisa diluruskan dan tidak dilanjutkan. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy