PURWOKERTO - Sepertinya wajar, ketika D DPRD Banyumas getol mengkritisi distribusi beras miskin (miskin) di Banyumas awal tahun ini. Pasalnya, selain terbukti jelek ternyata juga ada kutunya.
Hal itu terungkap saat agenda klarifikasi Komisi D DPRD Banyumas terhadap Tim Monitoring Raskin Pemkab Banyumas, Jumat (15/2) di ruang pertemuan Sekretariat Dewan (Setwan) Banyumas. Sedikitnya ada dua sampel hasil sidak di sejumlah wilayah kecamatan di Banyumas, yang secara nyata masih terdapat kutu beras. Sesuai nama yang tertuliskan dalam kertas kecil di bungkusan raskin tersebut, yakni sampel dari Kecamatan Kalibagor dan Kebasen.
"Inilah mengapa kami begitu gencar melakukan pengecekan di daerah. Karena selain warna sudah menguning, patah-patah atau menir, ternyata sampai ada beras yang berkutu," ujar Sekretaris Komisi D DPRD, Yoga Sugama SE.
Yoga mengatakan, bukti tersebut sebagai wujud desakan kepada Tim Monitoring agar melaksanakan tugas dan kinerjanya lebih baik. Karena bertahun-tahun agenda distribusi raskin dilakukan, masih saja raskin jelek yang lolos. "Apalagi kemarin Tim Monitoring menyebut hanya sebagian kecil. Tapi faktanya, raskin jelek yang tidak layak konsumsi itu tersebar di 15 kecamatan. Berarti banyak," terang Ketua Fraksi Gerindra Banyumas ini, diiyakan Wakil Ketua Komisi D DPRD, Ibnu Salimi SPt.
Ibnu bahkan tanpa canggung menyebut distribusi raskin konyol. Hal itu, wujud keregetannya Ibnu menyusul distribusi raskin yang terus menuai keluhan. "Terpenting itu, kami minta distribusi selanjutnya jangan sampai konyol lagi. Tim Monitoring harus bekerja maksimal," kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini.
Agenda klarifikasi Tim Monitoring sendiri, tidak dihadiri Ketua Pelaksana, Ir Tjutjun Sunarti Rochidi MSi, maupun Kepala Bagian Perkonomian Setda Banyumas, Sugiyanto. Klarifikasi, hanya dihadiri Kasubbag PPK, Bagian Perekonomian Setda, Ngadimin. Dalam kesempatan tersebut, Ngadimin menyebut Ketua Pelaksana Tim Monitoring tengah tugas ke Jakart untuk koordinasi soal BPH Migas.
Ngadimin mengatakan, antisipasi kemunculan raskin jelek sejatinya sudah dilakukan Pemkab Banyumas. Dia menyebut, sejak 30 Januari Bupati Banyumas sudah membuat edaran kepada jajaran pemerintahan di wilayah kecamatan, untuk diteruskan ke jajaran bawah. "Bupati sudah membuat edaran sebelum distribusi. Itu berupa imbauan agar masyarakat segera mengembalikan manakala menerima yang dinilai tidak layak konsumsi," katanya.
Soal kinerja, Ngadimin menyebut sudah mengusahakan sebagaimana aturan yang diberlakukan. Baik mengenai ketersediaan, distribusi hingga verifikasi di lapangan. Hal itu, senada dengan apa ayang disampaikan Tjutjun Sunarti Rochidi sebelumnya. Tjutjun menyebut sudah berusaha maksimal menjalankan tugas dengan baik dan maksimal. Tjutjun juga berjanji distribusi selanjutnya, pihaknya akan menjalankan tugas lebih baik lagi. Diketahui, distribusi raskin kuota bulan Februari akan dilakukan selama empat hari. Rencananya, sejak Rabu-Sabtu (20-24/2) mendatang. (guh/acd)
Hal itu terungkap saat agenda klarifikasi Komisi D DPRD Banyumas terhadap Tim Monitoring Raskin Pemkab Banyumas, Jumat (15/2) di ruang pertemuan Sekretariat Dewan (Setwan) Banyumas. Sedikitnya ada dua sampel hasil sidak di sejumlah wilayah kecamatan di Banyumas, yang secara nyata masih terdapat kutu beras. Sesuai nama yang tertuliskan dalam kertas kecil di bungkusan raskin tersebut, yakni sampel dari Kecamatan Kalibagor dan Kebasen.
"Inilah mengapa kami begitu gencar melakukan pengecekan di daerah. Karena selain warna sudah menguning, patah-patah atau menir, ternyata sampai ada beras yang berkutu," ujar Sekretaris Komisi D DPRD, Yoga Sugama SE.
Yoga mengatakan, bukti tersebut sebagai wujud desakan kepada Tim Monitoring agar melaksanakan tugas dan kinerjanya lebih baik. Karena bertahun-tahun agenda distribusi raskin dilakukan, masih saja raskin jelek yang lolos. "Apalagi kemarin Tim Monitoring menyebut hanya sebagian kecil. Tapi faktanya, raskin jelek yang tidak layak konsumsi itu tersebar di 15 kecamatan. Berarti banyak," terang Ketua Fraksi Gerindra Banyumas ini, diiyakan Wakil Ketua Komisi D DPRD, Ibnu Salimi SPt.
Ibnu bahkan tanpa canggung menyebut distribusi raskin konyol. Hal itu, wujud keregetannya Ibnu menyusul distribusi raskin yang terus menuai keluhan. "Terpenting itu, kami minta distribusi selanjutnya jangan sampai konyol lagi. Tim Monitoring harus bekerja maksimal," kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini.
Agenda klarifikasi Tim Monitoring sendiri, tidak dihadiri Ketua Pelaksana, Ir Tjutjun Sunarti Rochidi MSi, maupun Kepala Bagian Perkonomian Setda Banyumas, Sugiyanto. Klarifikasi, hanya dihadiri Kasubbag PPK, Bagian Perekonomian Setda, Ngadimin. Dalam kesempatan tersebut, Ngadimin menyebut Ketua Pelaksana Tim Monitoring tengah tugas ke Jakart untuk koordinasi soal BPH Migas.
Ngadimin mengatakan, antisipasi kemunculan raskin jelek sejatinya sudah dilakukan Pemkab Banyumas. Dia menyebut, sejak 30 Januari Bupati Banyumas sudah membuat edaran kepada jajaran pemerintahan di wilayah kecamatan, untuk diteruskan ke jajaran bawah. "Bupati sudah membuat edaran sebelum distribusi. Itu berupa imbauan agar masyarakat segera mengembalikan manakala menerima yang dinilai tidak layak konsumsi," katanya.
Soal kinerja, Ngadimin menyebut sudah mengusahakan sebagaimana aturan yang diberlakukan. Baik mengenai ketersediaan, distribusi hingga verifikasi di lapangan. Hal itu, senada dengan apa ayang disampaikan Tjutjun Sunarti Rochidi sebelumnya. Tjutjun menyebut sudah berusaha maksimal menjalankan tugas dengan baik dan maksimal. Tjutjun juga berjanji distribusi selanjutnya, pihaknya akan menjalankan tugas lebih baik lagi. Diketahui, distribusi raskin kuota bulan Februari akan dilakukan selama empat hari. Rencananya, sejak Rabu-Sabtu (20-24/2) mendatang. (guh/acd)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pembagian Raskin Rawan Ricuh
Redaktur : Tim Redaksi