BENGKULU--Penyaluran program Beras Miskin (Raskin) 2013 di Provinsi Bengkulu rawan ricuh. Karena pagu raskin untuk provinsi Bengkulu tahun ini kembali dikurangi oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (kemenkokesra). Sehingga sebanyak 4.090 Rumah Tangga Sasaran (RTS) Provinsi Bengkulu dipastikan tidak terakomodir.
Pengamat sosial Bagus Giripurwo mengungkapkan adanya warga yang dulunya terakomodir dalam program raskin 2012 dan pada saat 2013 tidak mendapat jatah raskin lagi bakal menimbulkan konflik sosial dimasyarakat. Warga yang tidak mendapat jatah tentunya akan bertanya dan menimbulkan kecurigaan yang dapat memicu konflik sosial.
"Kekisruhan akan timbul, jika raskin disalurkan tidak tepat sasaran. Belum lagi kalau warga yang dicoret lebih miskin dari yang mendapat jatah raskin. Namun kalau sumber data yang digunakan valid tentunya tidak akan menimbulkan konflik," ungkap dosen Sosiologi Universitas Bengkulu (Unib) Kamis (14/2).
Untuk mencegah timbulnya konflik soial ini, Bagus menyarankan agar pemerintah kbaupaten/ kota melakukan resosialisasi atau sosialisasi ulang mengenai penyaluran raskin dengan menggunakan data yang sesuai dengan kondisi lapangan dengan melakukan pendataan ulang.
Data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) lanjut Bagus, tidak bisa dijadikan serta merta untuk penentuan pemanfaatan penerima raskin. Sehingga harus didata ulang dan didapatlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menjadi prioritas penerima raskin.
"Data TNP2K harus disesuiakan dengan dilapangan, harus dicek. Siapa berhak dia yang dapat, lakukan survey ulang upgrade data langsung. Revisi data penerima RTS untuk mengurangi konflik" saran Bagus.
Selain melakukan revisi data penerima RTS, Bagus juga menyarankan pada pemkab/kota untuk menolak raskin. Ini juga menunjukan mentalitas masyarakat Bengkulu yang tidak lemah. Lebih baik menolak tidak dapat semuanya daripada penyaluran raskin hanya menimbulkan gejolak social.
"Lebih baik ditolak daripada ricuh. Kita juga tidak boleh mendidik masyarakat mengemis. Karena dengan warganya berbondong-bondong berebut raskin berarti menunjukan mentalitas warga yang lemah. Lebih pemerintah buat program untuk melatih keterampilan atau memberikan modal pada masyarakatnya," pungkas Bagus.
Seperti yang dilansir berita sebelumnya, data Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi, pada 2009-2011 periode Januari-Mei 2012, pagu raskin diterima 120.602 RTS. Data itu menggunakan Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) 2008 dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan pada periode Juni-Desember 2012 dan tahun 2013, penyaluran pagu raskin menggunakan data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Periode Juni-Desember 2012 pagu raskin naik 4 persen dari bulan sebelumnya, menjadi 125.593 RTS. Namun untuk 2013 pagu raskin jatah Bengkulu dikurangi yang hanya mendapat 121.574. (key)
Pengamat sosial Bagus Giripurwo mengungkapkan adanya warga yang dulunya terakomodir dalam program raskin 2012 dan pada saat 2013 tidak mendapat jatah raskin lagi bakal menimbulkan konflik sosial dimasyarakat. Warga yang tidak mendapat jatah tentunya akan bertanya dan menimbulkan kecurigaan yang dapat memicu konflik sosial.
"Kekisruhan akan timbul, jika raskin disalurkan tidak tepat sasaran. Belum lagi kalau warga yang dicoret lebih miskin dari yang mendapat jatah raskin. Namun kalau sumber data yang digunakan valid tentunya tidak akan menimbulkan konflik," ungkap dosen Sosiologi Universitas Bengkulu (Unib) Kamis (14/2).
Untuk mencegah timbulnya konflik soial ini, Bagus menyarankan agar pemerintah kbaupaten/ kota melakukan resosialisasi atau sosialisasi ulang mengenai penyaluran raskin dengan menggunakan data yang sesuai dengan kondisi lapangan dengan melakukan pendataan ulang.
Data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) lanjut Bagus, tidak bisa dijadikan serta merta untuk penentuan pemanfaatan penerima raskin. Sehingga harus didata ulang dan didapatlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menjadi prioritas penerima raskin.
"Data TNP2K harus disesuiakan dengan dilapangan, harus dicek. Siapa berhak dia yang dapat, lakukan survey ulang upgrade data langsung. Revisi data penerima RTS untuk mengurangi konflik" saran Bagus.
Selain melakukan revisi data penerima RTS, Bagus juga menyarankan pada pemkab/kota untuk menolak raskin. Ini juga menunjukan mentalitas masyarakat Bengkulu yang tidak lemah. Lebih baik menolak tidak dapat semuanya daripada penyaluran raskin hanya menimbulkan gejolak social.
"Lebih baik ditolak daripada ricuh. Kita juga tidak boleh mendidik masyarakat mengemis. Karena dengan warganya berbondong-bondong berebut raskin berarti menunjukan mentalitas warga yang lemah. Lebih pemerintah buat program untuk melatih keterampilan atau memberikan modal pada masyarakatnya," pungkas Bagus.
Seperti yang dilansir berita sebelumnya, data Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi, pada 2009-2011 periode Januari-Mei 2012, pagu raskin diterima 120.602 RTS. Data itu menggunakan Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) 2008 dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan pada periode Juni-Desember 2012 dan tahun 2013, penyaluran pagu raskin menggunakan data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Periode Juni-Desember 2012 pagu raskin naik 4 persen dari bulan sebelumnya, menjadi 125.593 RTS. Namun untuk 2013 pagu raskin jatah Bengkulu dikurangi yang hanya mendapat 121.574. (key)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengunjung Supermarket Dihebohkan Penemuan Mayat Hidup
Redaktur : Tim Redaksi