jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno membuka Rapat Koordinasi Kesiapan Angkutan Lebaran Tahun 2023, sekaligus Soft Launching Surat Persetujuan Berlayar Online di Lintas Penyeberangan Merak-Bakauheni pada Kamis (13/4) di Jakarta.
Dirjen Hendro menekankan lima poin yang perlu diantisipasi dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2023 pada sektor transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.
BACA JUGA: 4 Olahan Ikan Laut Kaya Rempah Ini Bisa jadi Sajian Sehat Berbuka Puasa
“Nomor satu adalah mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan di pelabuhan maupun di lingkungan maritim. Selain itu perlu pengawasan dan pengendalian di pelabuhan dan kapal dengan selalu memperhatikan muatan dan proses pemuatan dengan baik,” ujar Dirjen Hendro.
Hendro menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi sebagai kunci agar terwujudnya Angkutan Lebaran 2023 dengan baik.
BACA JUGA: Sambut Lebaran, Intip Dapur dan Ruang Keluarga Bergaya Japandi Ala Dekoruma
“Dalam mendukung program pemerintah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan berbasis elektronik maka setiap pihak dapat turut serta mendukung pelayanan transportasi berbasis sistem informasi sehingga menghasilkan efisiensi pada sistem pelayanan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan,” tutur Dirjen Hendro.
Dia menambahkan pelayanan berbasis elektronik tersebut akan dilakukan secara bertahap dan mulai diimplementasikan di lintas Merak-Bakauheni, melalui soft launching penerbitan surat persetujuan berlayar online.
BACA JUGA: Cek Harga di Pasar Kudus, Ganjar: Bapok Stabil, Penjualan Pakaian Naik, Ekonomi Menggeliat
“Kami juga mengadakan soft launching penerbitan surat persetujuan berlayar online. Sementara terkait aspek keselamatan dan keamanan pelayaran terutama pelayanan kapal-kapal penyeberangan maka diminta agar dilakukan pengaturan lalu lintas baik di alur pelayaran maupun kolam pelabuhan secara profesional,” kata Dirjen Hendro.
Menurutnya, khusus di Selat Sunda terutama lintas Merak-Bakauheni ada jalur pelayaran internasional yang sudah dilengkapi dengan Traffic Separation System (TSS) sehingga harus ada SOP bersama antara Vessel Traffic System (VTS) dan Local Port Services (LPS) yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal sehingga jelas kewenangan antara LPS dan VTS.(chi/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Yessy Artada