JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani, menilai ide pemerintah untuk menghapus keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) bersubsidi di lokasi mewah, mestinya tidak terjadi.
“Dimanapun lokasi tetap harus ada proporsi BBM bersubsidi, karena itu menyangkut hak sebagai Warga Negara Indonesia yang dilindungi UUD 1945, konstitusi tertinggi di negara ini,” katanya, Jumat (13/4), di Jakarta.
Dia menjelaskan, harusnya pemerintah itu melihat masalah dengan baik. Menurut politisi PDIP ini, masalahnya adalah pemerataan dan proporsionalitas distribusi serta pengawasan BBM bersubsidi di Indonesia apa sudah berjalan baik.
“Pemerintah harus mengevaluasi total dan menyeluruh soal ini,” kata Dewi. Ia menilai, pemerintah harus paham sektor hilir atau mikro dunia otomotif negeri ini.
Unsur utama sebuah kendaraan adalah spesifikasi mesin, tahun pembuatan. Dua hal itu, yang paling utama karena menyangkut teknologi.
“Tidak hanya urusan jenis oktan bahan bakarnya, tapi juga pelumas harus dengan SAE (Society of Automotive Engineers) hingga viscosity grade yang sesuai dengan mesin bahan bakar juga harus sesuai,” ungkapnya.
Menurutnya, semua ini penting dipahami menyangkut lifetime ekonomis kendaraannya. Dia bilang, rata-rata kendaraan untuk menunjang kegiatan kehidupan ekonomi, tidak hanya urusan lifetsyle saja.
“Tapi, lifestyle juga bagian dari perkembangan modernisasi, peradaban yang memang menempatkan energi sebagai fondasi utamanya,” katanya.
“Kendaraan dengan berbagai jenis merek, mesin, dan aneka spesifikasi lainnya tidak bsia diclustering pemiliknya, karenanya availability BBM-nya juga harus tetap ada dimana-mana,” pungkas Dewi. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Waspadai BBM, BI Rate Tetap 5,75 Persen
Redaktur : Tim Redaksi