Ditutup, Tambang Liar di Situbondo Nekat Beroperasi

jpnn.com - SITUBONDO – Penambangan liar galian C (pasir dan batu) di Situbondo semakin marak. Meski telah dirazia dan ditutup, penambangan liar yang beroperasi justru bertambah. Misalnya, salah satu lokasi penambangan di Desa/Kecamatan Banyuputih. Sekitar seminggu lalu, tempat itu sebetulnya ditutup petugas Satpol PP Kabupaten Situbondo.

Berdasar pantauan Jawa Pos Radar Banyuwangi yang melihat langsung ke lokasi tambang, ada sekitar enam dump truck yang beroperasi Sabtu (27/9) lalu. Ada pula alat berat yang digunakan seperti ekskavator. Karena adanya penambangan yang tidak mengantongi izin itu, warga dan petani pemilik lahan di sekitar lokasi merasa terganggu.

BACA JUGA: Demi Nyawa Anak, Karyawan SP Tewas Terseret Ombak

Menurut seorang warga, kondisi lahan yang bercampur debu tidak baik bagi tanaman, terutama jagung dan cabai. Selain itu, jalan yang dilintasi kendaraan rusak. ’’Apalagi, kalau turun hujan,’’ ujar warga yang meminta namanya tidak disebutkan.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Situbondo Agung Wintoro berjanji menindak jika ada penambangan. Tetapi, pihaknya akan mengecek lebih dulu informasi itu. ’’Jika benar beroperasi lagi, kami akan tindak,’’ jelasnya kemarin.

BACA JUGA: Empat Karyawan Freeport Tewas Terlindas Haul Truck

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Kepala Biro Tim Pencari Fakta (TPF) Kabupaten Situbondo Agus Ariyanto meminta pemkab menindak penambangan liar tersebut. ’’Semua bergantung pada penegak hukum, terutama pemda. Kredibilitas hukum saat ini dipertaruhkan,’’ katanya.

Saat dihubungi Jawa Pos Radar Banyuwangi, Totok, seorang pengelola tambang, menyatakan mengeruk lokasi itu selama tiga bulan ini. Selama beroperasi, penambangan justru membawa manfaat bagi warga sekitar.

BACA JUGA: Diduga Patah Hati, Cewek SMA Nyaris Loncat Jembatan

Menurut dia, beberapa warga bisa mendapat pekerjaan. ’’Selama ini, banyak warga yang bisa diberdayakan,’’ terang pria asal Desa/Kecamatan Banyuputih tersebut.

Karena itu, Totok meminta kebijakan pemkab. ’’Pemerintah juga harus memikirkan masalah itu. Kalau ditutup, berapa orang yang hilang pekerjaannya?’’ tuturnya. (bib/JPNN/c23/dwi)