Mantan Panglima ABRI itu mengatakan syarat-syarat krusial yang dibutuhkan dalam verifikasi faktual itu sudah dipenuhi Hanura. “Saya sangat yakin Partai Hanura akan lolos verifikasi faktual yang baru saja dilakukan oleh KPU. Karena dari tiga point krusial dalam verifikasi faktual itu, Partai Hanura tidak ada persoalan," kata Wiranto kepada wartawan seusai acara verifikasi faktual di kantor DPP Hanura, Jl. Tanjung Karang, Jakarta Pusat, Senin (5/11).
Wiranto mengakui dalam verifikasi faktual yang dilakukan KPU, masih ada 6 pengurus DPP Partai Hanura dari kalangan perempuan yang tidak bisa hadir. Namun kata dia, hal itu bukan penghalang karena Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) sudah diserahkan.
"Memang masih ada 6 pengurus DPP Partai Hanura dari kalangan perempuan yang tidak bisa hadir. Tapi KTP dan kartu anggota keenam pengurus dari keterwakilan perempuan itu sudah kami serahkan. Saya pastikan, Partai Hanura akan segera menghadirkan atau melaporkan keenam pengurus yang belum sempat hadir itu kepada KPU sesuai jadwal yang telah ditentukan,” tandas Wiranto.
Ia beralasan ketidakhadiran keenam pengurus dari kalangan perempuan itu bukan karena disengaja. “Mereka keluar kota karena memang ada pekerjaan masing-masing. Tapi sekali lagi, kami pastikan mereka akan segera hadir ke KPU,” tandasnya.
Tim verifikasi KPU yang dipimpin Sigit Pamungkas menjelaskan ketiga poin krusial yang dicek KPU adalah, pertama, mengenai kepengurusan inti yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara. Kedua, soal domisili kantor DPP. Ketiga, terkait kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai. Dan yang ketiga yakni data partai harus sesuai dengan data administrasi yang dimiliki KPU.
Untuk pengecekan poin kepengurusan partai, tim verifikasi mencocokkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Sekretaris Jenderal Hanura Dossy Iskandar Prasetyo, dan Bendahara Umum Hanura Bambang Sujagat. “Dinyatakan benar verifikasi faktual terkait poin kepengurusan parpol,” ujar Sigit.
Untuk poin domisili kantor, tim verifikasi juga menyatakan alamat kantor DPP Hanura sudah sesuai dengan data administrasi yang dimiliki KPU. Namun untuk poin ketiga soal kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai, tim verifikasi belum dapat menyatakan sesuai. Ini karena ada enam orang perempuan pengurus partai yang tidak hadir dalam verifikasi faktual ini.
Partai Hanura menyatakan memiliki 33 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan. Itu artinya Partai Hanura memiliki 27 orang perempuan dari total jumlah kepengurusan. “Dari 27 orang itu, yang hadir baru 21 orang, sedangkan 6 lagi izin tidak hadir,” kata Sigit.
Untuk itu tim verifikasi KPU meminta kepada enam orang perempuan pengurus Partai Hanura segera melapor ke Kantor KPU dalam waktu dekat ini. “Yang enam orang, KTA dan KTP-nya ada dan diserahkan ke kami, tapi orangnya tidak hadir. Jadi kami minta kepada yang enam orang perempuan ini untuk segera menghadap ke KPU hari ini atau besok,” kata dia.
KPU akan memberikan kesempatan bagi parpol manapun yang belum bisa melengkapi data faktual dengan data administrasi mereka yang dimiliki KPU. “Kami beri waktu untuk segera melengkapi. Jika masih ada yang perlu diperbaiki, maka KPU akan melakukan verifikasi faktual tahap kedua kepada parpol yang belum bisa melengkapi. Jika tidak ada, maka verifikasi faktual cukup sekali,” ujar Sigit.
Sigit sendiri tak mau terburu-buru memberikan kesimpulan terhadap verifikasi faktual yang dilakukannya pada Hanura. “Belum ada keputusan. Kami tunggu karena kami tidak mau menyimpulkan sampai saatnya menyimpulkan,” kata dia. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Belum Lolos Verifikasi Faktual
Redaktur : Tim Redaksi