jpnn.com - JAKARTA – PT Freeport Indonesia hingga Selasa (14/6) kemarin belum merespons surat keberatan Kementerian ESDM terhadap nilai divestasi saham yang diajukan kepada pemerintah.
Dengan begitu, proses divestasi 10,64 persen saham raksasa tambang asal Amerika Serikat tersebut masih belum menemui titik terang.
BACA JUGA: Indonesia Peringkat 6 Produsen Kertas Dunia
Riza Pratama, juru bicara Freeport, belum mengetahui kapan perusahaannya akan merespons surat yang ditandatangani Dirjen Minerba Bambang Gatot Ariyono tersebut. ’’Kami tanggapi pada saatnya nanti,’’ kata Riza ketika dihubungi Jawa Pos.
Riza juga enggan menjelaskan dasar perhitungan nilai USD 1,7 miliar atau setara Rp 23 triliun yang diminta Freeport untuk melepas 10,64 persen sahamnya. Dia hanya memastikan harga saham yang ditawarkan kepada pemerintah sudah dihitung perusahaannya.
BACA JUGA: Lifting Minyak Terus Menukik
Berdasar aturan di UU Minerba, Freeport harus menawarkan sebagian sahamnya untuk dibeli pemerintah maksimal akhir tahun ini. Perusahaan asal Arizona tersebut menawarkan 10,64 persen saham kepada pemerintah senilai USD 1,7 miliar.
Sesuai dengan mekanisme, pemerintah selanjutnya melakukan penawaran. Namun, Kementerian ESDM dalam surat yang dikirim pada April lalu tidak menawar nilai yang diminta Freeport.
BACA JUGA: 9.439 UMKM Jadi Binaan Grup Astra
Pemerintah hanya menyatakan berkeberatan karena menganggap valuasi saham Freeport terlalu mahal. Secara internal, pemerintah menilai valuasi 10,64 persen saham Freeport hanya USD 630 juta atau sekitar Rp 8,3 triliun.
Angka tersebut sesuai dengan Permen ESDM No 27 Tahun 2013 tentang Divestasi Saham Usaha Minerba. Dalam pasal 13 ayat 2 peraturan menteri itu, replacement cost dihitung berdasar akumulasi biaya investasi yang dikeluarkan sejak tahap eksplorasi hingga tahun kewajiban divestasi.
Nilai tersebut masih harus dikurangi akumulasi penyusutan dan amortisasi atas umur ekonomis tambang Freeport di Papua. Pendapat berbeda disampaikan Freeport.
Karena dalam suratnya pemerintah belum menyebut angka, Freeport menganggap pemerintah belum melakukan penawaran. ’’Belum ada penawaran karena yang kami dapat baru surat keberatan dari (Kementerian, Red) ESDM,’’ jelasnya. (dim/jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Produk Terbaru LG Andalkan Inovasi Inverter
Redaktur : Tim Redaksi