jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics// (CORE) Mohammad Faisal menyambut baik Pendapatan Negara Bukan Pajak Jenis Kekayaan Negara Dipisahkan (PNBP KND) dari setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang mencapai Rp 81,5 triliun per 12 Desember 2023.
Faisal menilai torehan ini merupakan hal yang sangat positif dan menjadi bukti perbaikan kinerja BUMN.
BACA JUGA: Ratusan UMKM Ikuti Webinar Nasional Rumah BUMN Pertamina
"Pencapaian tersebut kalau kita lihat dari kinerja korporasi dan juga penerimaan negara tentunya bagus, semakin besar semakin baik," ujar Faisal.
Berbeda dengan private sektor, Faisal mengatakan capaian BUMN ini terbilang tidak mudah.
BACA JUGA: InJourney Group Hadirkan Berbagai Acara Seru Saat Libur Nataru, ada Diskon Spesial Hingga Sheila On7
Pasalnya, BUMN bukan sekadar korporasi yang mencari profit, melainkan juga berfungsi sebagai agen pembangunan dan motor penggerak perekonomian Indonesia.
"Selain dividen yang tinggi, yang perlu diperhatikan adalah BUMN juga perlu diperhatikan dari sisi peran mereka dalam pembangunan," ucap Faisal.
BACA JUGA: Dividen BUMN Moncer, Pengamat: Bukti Keberhasilan Restrukturisasi
Faisal menilai pemerintah harus mendukung langkah BUMN terkait tugasnya melayani masyarakat. Selain itu, pemberian target sebaiknya diselaraskan dengan kondisi finansial masing-masing BUMN.
Menurutnya, hal ini sangat krusial lantaran terjadi tantangan besar yang akan dihadapi BUMN di tahun-tahun mendatang.
Faisal memperkirakan melesatnya kinerja BUMN dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan pada 2022 ditopang dengan booming-nya harga komoditas.
"Jadi bukan hanya target dividen yang tinggi tapi sejauh mana mereka bisa menjalankan peran pembangunan, tentu saja dengan menjaga situasi beban finansial mereka," seru Faisal.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada