JAKARTA - Pemerintah dan Badan Anggaran DPR bersepakat untuk mematok target penerimaan negara dari dividen BUMN sebesar Rp 30,77 triliun dalam rancangan APBN-P 2012. Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan, kenaikan penerimaan pemerintah atas laba BUMN didasarkan pada kenaikan realisasi laba tahun buku 2011, karena besaran dividend pay out ratio tetap.
’’Penerimaan negara dari dividen BUMN Rp28,01 triliun dalam APBN 2012, kita naikkan jadi Rp 30,8 triliun dalam APBN-P 2012,” kata Bambang di Jakarta.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, usulan dividen dalam RAPBNP 2012 sebesar Rp 30,77 triliun terdiri atas laba Pertamina Rp 8,49 triliun (27,59%), laba BUMN sektor perbankan Rp 4,02 triliun, dan laba BUMN lainnya Rp 18,26 triliun (59,35%).
Berdasarkan kelompok BUMN besar, kata Bambang, komposisinya sebesar R p12,9 triliun berasal dari Pertamina dan PLN dengan asumsi laba bersih Pertamina pada 2011 sebesar Rp 20,69 triliun dan laba bersih PLN mencapai Rp 12,59 triliun. Target setoran deviden ini naik Rp 1,7 triliun dibandingkan patokan dalam APBN 2012.
BUMN sektor perbankan ditargetkan menyetor deviden Rp 5,0 triliun dari proyeksi sebelumnya sebesar Rp 4 triliun. Sementara BUMN non-Pertamina & PLN dan minoritas ditargetkan menyumbang Rp 12,9 triliun terhadap penerimaan negara.
Anggota Banggar DPR dari Fraksi Demokrat Jhonny Allen Marbun mengungkapkan BUMN harus berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara, terutama BUMN migas seperti Pertamina yang disinyalir menerima keuntungan akibat kenaikan harga minyak dunia.
Deputi Industri Primer Muhammad Zamkhani mewakili Sekretaris Kementerian Negara BUMN menambahkan, dengan target Rp 30,8 triliun, pihaknya harus mencantumkan target sebesar Rp 31,23 triliun, karena termasuk dengan dividen interim 2011 yang nilainya Rp 455,10 miliar.
’’Dengan target Rp 30,8 triliun, kami harus tetapkan target Rp 31,23 triliun mengingat Rp 450 miliar sudah disetorkan untuk dividen interim 2011 lalu. Ke depan harus mengurangi dividen interim, supaya target dan penerimaan dividen tidak dipotong interim,’’ kata Zamkhani. (bgi/zul)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jasa Marga Juga Dinilai Mengecewakan Jual e-Toll
Redaktur : Tim Redaksi