Perihal La Kei masih tetap menerima hak-haknya sebagai anggota DPRD itu, dibenarkan Ketua DPRD Wakatobi Muh Ali Tembo SP, saat dikonfirmasi. Sesuai hasil konsultasi dengan BPK, hak-hak La Kei yang ditiadakan setelah mendapat vonis dari hakim dua tahun penjara atas kasusnya itu adalah tunjangan komunikasi, jabatan dan tunjangan lainnya. Sementara sisanya, yakni gaji pokok dan tunjangan perumahan masih diterima.
Dengan dijalaninya vonis itu, maka terjadi kekosongan dan hal itu sementara diproses di Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Wakatobi, terkait mekanisme pengisian kekosongan kursi anggota dewan tersebut.
Karena masalah itu, maka Caleg nomor urut dua setelah La Kei di Partai Barnas yang akan menggantikan, tetapi perolehan suara Partai Barnas itu digugat oleh partai lain, maka apabila La Kei digantikan oleh Caleg nomor duanya, maka akan lebih bermasalah lagi. Selanjutnya, kalau La Kei digantikan dari Caleg partai lain, belum ada jurispridensinya yang mendasari itu.
Sehingga, Badan Kehormatan sementara melakukan konsultasi sampai di MK, terkait persoalan kekosongan itu, karena kekosongan kursi di DPRD dicarikan solusinya, tanpa menyimpang dari mekanisme.
Masalah kekosongan itu, harus dikembalikan Ke Mahkama Konstitusi (MK), karena La Kei duduk di kursi DPRD Kabupaten Wakatobi itu berdasarkan putusan MK. "Tunjangan komunikasi dan tunjangan jabatan di alat kelengkapan telah dicabut, sejak yang bersangkutan statusnya telah menjadi terdakwa. Itu berdasarkan hasil konsultasi ke BPK, kemudian untuk gaji pokoknya, untuk sementara tetap dibayar sambil menunggu proses selanjutnya," pungkas Muh Ali. (cr1)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dishub Diminta Segera Berkoordinasi
Redaktur : Tim Redaksi