jpnn.com - JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menginstruksikan seluruh wali kota, camat, dan lurah melakukan pendataan terhadap pendatang baru.
Djarot menyampaikan hal itu dalam acara rapat koordinasi penataan kota dan urbanisasi di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Jumat (24/7).
BACA JUGA: 15 Agustus, Jakarta Harus Seperti Solo dan Surabaya
"Harus dilakukan pendataan pendatang di Jakarta. Saya tidak mau Jakarta menjadi tempat sarang pembuatan narkoba, money laundry, dan tempat penyimpanan isteri muda," ucap Djarot.
Mantan Wali Kota Blitar ini mencontohkan kasus di Apartemen Kalibata City. Dari total penghuni sebanyak 13 ribu orang, hanya 2.500 orang yang memiliki kartu tanda penduduk DKI Jakarta.
BACA JUGA: Ahok Tegur Pangkostrad
Karena itu, Djarot menjelaskan, harus diminta surat keterangan pindahnya, surat kelakuan baik dari daerah asalnya. "Kami enggak bisa asal membuatkan KTP kalau dua surat itu tidak ada. Sekali lagi saya tidak mau Jakarta jadi tempat penyimpanan isteri muda," tuturnya.
Selain itu, Djarot meminta Pemerintah Kota Jakarta Selatan untuk mendata pendatang yang dibawa oleh pemudik. Sehingga, tidak ada pemukiman liar akibat pendatang baru yang tidak memiliki tempat tinggal.
BACA JUGA: Ahok Ingin Jadikan Kali Ciliwung Tempat Wisata
"Saya minta Satpol PP bila melihat satu bangunan liar di lahan ilegal, langsung dieksekusi bongkar. Jangan dibiarkan bertambah banyak. Jangan sampai ada lagi pembiaran. Lokasi yang sudah dibersihkan harus dijaga,” kata Djarot.
Sementara, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Edison Sianturi mengatakan, Apartemen Kalibata Cuty sudah memilki pengurus RT dan RW. Ia mengimbau, pengurus RT dan RW melakukan pendataan terhadap penghuni apartemen.
Mereka juga harus mengurus KTP DKI sesuai dengan syarat administrasi kependudukan yang telah ditetapkan di Jakarta. Namun, di Jakarta Selatan, masih ada 80 apartemen yang sudah berpenghuni belum memiliki struktur wilayahnya dalam bentuk RT dan RW.
“Ini akan merepotkan kalau mereka tidak punya KTP sesuai dengan domisili yang ada. Karena itu, kami akan mengumpulkan pengelola apartemen untuk segera membentuk RT dan RW. Ini kami lakukan untuk pengendalian kependudukan di Jakarta,” tandas Edison. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Pesimistis Ketua Gerindra DKI Mau Tanda Tangan
Redaktur : Tim Redaksi